LINGGA (gokepri) – Mantan bupati Lingga, Alias Wello, mengkritik DPRD Lingga yang ia nilai mengendalikan anggaran proyek di dinas-dinas. “Mereka (anggota DPRD) bermain proyek (anggaran) jelas menyalahi aturan,” ujar Alias Wello, Senin 20 Maret 2023.
Bupati Lingga periode 2016-2020 itu menilai pengawasan yang menjadi tupoksi DPRD justru lemah. Dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD atau UU MD3, pasal 400 ayat 2, ditegaskan anggota DPRD dilarang main proyek. “Pasal 400 ayat 2 itu terkait larangan anggota DPRD melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas anggota DPRD,” sebut Wello.
Pasal tersebut menyatakan bermain atau membagi-bagi jatah proyek bagi anggota dewan adalah tindakan merampok hak rakyat.
“APBD digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Anggota dewan memiliki kewajiban dan tugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bukan kepentingan mereka sendiri,” ujar Alias Wello.
Untuk itu, Wello meminta anggota DPRD dan dinas terkait untuk tidak melakukan persekongkolan di luar dari penyedia dalam hal ini pihak kontraktor ataupun pihak ketiga.
“Bila terus terjadi dikhawatirkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lingga, tidak berjalan dengan baik dan pada akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Lingga sendiri,” papar Wello. “Namun di samping itu agar para pelaku peyelenggara negara, Pemkab harus mencegah praktek jual beli proyek agar dapat kembali ke jalur sistem hukum yang benar.”
Alias Wello menambahkan, saat ia menjabat sebagai Bupati Lingga, secara tegas ia tidak menyetujui anggaran Pokir anggota DPRD Lingga. Hal ini disebabkan tidak adanya kejelasan aturan untuk pemerintah memposting anggaran tersebut.
“Alokasi anggaran APBD untuk pembangunan sebelum disahkan dibahas DPRD, ruang pembahasan inilah jadi wadah anggota DPRD untuk memasukan usulan-usulan kebutuhan pembagunan,” terang pria yang akrab disapa Awe ini.
Beberapa kepala dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Lingga mengeluhkan jatah proyek dari anggota DPRD Lingga yang berasal dari anggaran pokir. “Sekarang susah. Proyek-proyek kegiatan saat ini adalah Pokir anggota DPRD, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” keluh salah satu kepala OPD yang meminta namanya tidak disebutkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Baca Juga: Lingga Jalin Kerja Sama dengan UGM Tingkatkan Layanan Kesehatan
Penulis: Tambunan
