BATAM (gokepri) – Job fit terhadap sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus bergulir. Nama-nama yang lolos uji kesesuaian jabatan juga sudah diusulkan dan saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Proses ini merupakan bagian dari regulasi terkait tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam aturan tersebut, demosi hanya bisa dilakukan atas dasar kinerja yang buruk, pelanggaran hukum, atau keterlibatan dalam politik praktis.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa pelaksanaan job fit harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kebijakan ASN yang terbaru, bahwa persoalan demosi orang yang tidak diturunkan posisinya itu nggak ada persoalan. Itu sepanjang memang kinerjanya tidak menggembirakan, jadi harus parameter kinerja,” ujar Amsakar, belum lama ini.
Ia menambahkan, pejabat yang pernah tersangkut sanksi hukum atau terlibat dalam politik praktis juga masuk dalam kategori yang dimungkinkan untuk didemosi.
“Selain itu tdk dimungkinkan untuk mendemosikan para pejabat yang ada, itu ketentuan regulasi terbaru,” lanjutnya.
Amsakar menilai bahwa keselarasan arah kerja dalam birokrasi juga penting untuk diperhatikan.
Ia menyebut, pejabat yang tidak satu irama dengan pimpinan berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan.
“Kita harapkan, bagaimanapun ceritanya, gerak yang mau kita bangun harus sama iramanya dengan OPD-OPD di bawah kita,” kata Politisi NasDem ini.
Menurutnya, apabila ada pejabat yang tidak sejalan, ia tidak segan mengusulkan pergeseranb jabatan.
“Kalau saya, saya usulkan. Yang mungkin tidak sejalan dengan saya, saya akan usulkan. Bahwa kemudian ada hal tertentu yang akan saya terima, saya tak masalah,” tambah Amsakar.
Ia menuturkan, tujuannya bukan untuk menciptakan polemik, melainkan agar arah pembangunan Kota Batam bisa berjalan efektif dan terkoordinasi.
“Kita ingin bagaimana organisasi pemerintah ini searah semua,” tutupnya.
Penulis: Engesti
