Adik Lee Hsien Loong Cari Suaka ke Inggris, Apa yang Terjadi?

Lee Hsien Loong
Lee Hsien Yang, adik dari mantan PM Singapura Lee Hsien Loong, di Tiong Bahru Market, Singapura, Juni 2024. Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

BATAM (gokepri) – Lee Hsien Yang, adik mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, mendapat suaka politik dari Inggris karena khawatir akan penganiayaan di negaranya. Perseteruan keluarga terkait rumah warisan mendiang Lee Kuan Yew menjadi latar belakang konflik ini.

Lee Hsien Yang adalah putra bungsu pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, sekaligus adik mantan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Mengutip Bloomberg pada Rabu (23/10/2024), Lee Hsien Yang yang kini berusia 67 tahun menyatakan melalui unggahan Facebook bahwa ia menjadi pengungsi politik setelah berselisih mengenai nasib rumah mendiang ayahnya. Lee mengajukan permohonan suaka pada tahun 2022.

Bacaan Lainnya

Surat dari Kementerian Dalam Negeri Inggris, yang dibagikan oleh Lee Hsien Yang, menunjukkan bahwa permintaan suakanya disetujui pada Agustus, memberinya izin tinggal selama lima tahun. Sejak Juni 2022, Lee dan istrinya hidup di pengasingan di Eropa setelah penyelidikan polisi terkait surat wasiat terakhir ayahnya.

Kementerian Dalam Negeri Inggris menolak berkomentar dan menegaskan bahwa mereka tidak membahas kasus individu. Pengungkapan tentang suaka ini merupakan babak terbaru dari perseteruan panjang keluarga Lee, yang berpusat pada perselisihan mengenai rumah keluarga mereka.

Pemerintah Singapura menyatakan bahwa “tidak ada batasan hukum bagi Tuan Lee Hsien Yang dan Nyonya Lee Suet Fern untuk kembali ke Singapura.” Meskipun demikian, Lee Hsien Yang tidak hadir di pemakaman saudara perempuannya, dan kini ia meminta izin untuk menghancurkan rumah keluarga tersebut, sesuai dengan keinginan terakhir orang tuanya.

Wasiat Rumah Warisan

Perselisihan keluarga Lee terkait rumah warisan mereka di 38 Oxley Road telah berlangsung bertahun-tahun, bermula dari kematian Lee Kuan Yew, yang diakui sebagai arsitek modern Singapura. Rumah tersebut terletak di kawasan elit pusat kota Singapura dan memiliki nilai signifikan. Lee Kuan Yew ingin rumah itu dihancurkan setelah kematiannya atau setelah putrinya pindah dari rumah tersebut.

Lee Hsien Loong, yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri, menyatakan rumah tersebut akan dipertahankan sementara, sementara saudara-saudaranya bersikeras menghormati keinginan ayah mereka dengan segera merobohkannya.

Setelah wafatnya saudara perempuannya, Lee Hsien Yang kembali mengajukan permohonan untuk menghancurkan rumah tersebut dan menggantinya dengan tempat tinggal pribadi kecil.

Perselisihan Publik

Perseteruan keluarga Lee tidak hanya terjadi di belakang layar, tetapi juga diungkapkan secara publik. Lee Hsien Yang bersekutu dengan partai oposisi selama pemilu 2020 dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden Singapura.

Pada Selasa waktu setempat, Lee menyatakan melalui Facebook bahwa Inggris telah memutuskan bahwa ia menghadapi risiko penganiayaan yang beralasan, sehingga tidak bisa kembali dengan aman ke Singapura.

“Saya mencari suaka sebagai upaya terakhir. Saya tetap menjadi warga negara Singapura dan berharap suatu hari nanti akan aman untuk kembali ke rumah,” ujarnya.

Baca: Transisi kepemimpinan di Singapura: Dari Lee Kuan Yew ke Lawrence Wong

Saat ini, Lee Hsien Loong masih aktif di kabinet Singapura dengan jabatan menteri senior, posisi yang dulu juga dipegang oleh ayah mereka, yang berperan penting dalam pembangunan Singapura dari daerah terpencil menjadi pusat perdagangan global.

Pada tahun 2017, Lee Hsien Yang dan saudara perempuannya menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kakak laki-laki mereka, menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan dan khawatir bahwa organ negara bisa digunakan untuk melawan mereka. Lee Hsien Loong membantah tuduhan tersebut.

Pada Mei lalu, Lee Hsien Yang diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada dua menteri kabinet terkait gugatan pencemaran nama baik atas postingan online yang dianggap berisi tuduhan palsu mengenai sewa properti negara oleh para menteri. BLOOMBERG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait