Batam (gokepri) – Sejumlah regulasi dari lintas kementerian untuk free trade zone (FTZ) Batam Bintan Karimun dianggap belum pro pebisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau meminta kelonggaran.
Menurut Ketua Apindo Kepri Cahya, pengusaha di FTZ masih terkendala dengan sejumlah aturan menteri yang menghalangi FTZ. “Banyak regulasi dari pemerintah sekarang masih belum bebas sekali untuk di Batam. Kami mau, next, jika ada regulasi bertolak belakang dengan FTZ, itu yang harus kita ubah,” kata dia, Minggu 17 Desember 2023.
Topik FTZ ini dibahas Apindo dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang blusukan ke Pasar Tos 3000 Jodoh. Zulhas usai ke pasar, berdiskusi dengan sejumlah pengurus Apindo.
Baca Juga:
- Gubernur Kepri Dorong Karimun Menjadi Wilayah FTZ Menyeluruh
- PERDAGANGAN BEBAS: Otorita Baru di Era Jokowi
Pertemuan ini berlangsung di kedai Kopi Daerah Nagoya Kota Batam. Tampak Apindo dan Mendag berbincang panjang dalam satu meja di dampingi Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
Menurut Cahya, meski Batam berstatus FTZ, tapi kebebasan dalam bertransaksi masih belum terasa mudah. “Kalau kami ngomong, FTZ kita dikebiri. Banyak regulasi antar kementerian yang masih membatasi gerak-gerik kita di sini,” kata dia.
Menurutnya, FTZ pada masa kepemimpinan BJ Habibie justru lebih mudah dalam melalukan transaksi. Sebab regulasi yang tidak begitu rumit. “FTZ-nya (zaman) Pak Habibie, kita bisa bebas banget. Salah satu, barang-barang yang masuk dulu sudah cukup hanya dengan rekomendasi Gubernur dan Kepala BP Batam,” kata dia.
Namun, pemasukan barang konsumsi sekarang harus lebih dahulu diperiksa terlebih oleh BPOM pusat. “Mana BPOM-nya bukan dari Batam, tapi Jakarta. Itu harus diubah,” kata dia.
Cahya menyebutkan respons Zulhas terkait hal tersebut sangat baik. Ia pun berharap aspirasi para pengusaha tersebut nantinya bisa benar-benar diserap oleh pemerintah.
Selain soal FTZ, Apindo juga menyampaikan aspirasi pengusaha soal kepastian kenaikan upah minimum dan tentang pentingnya menjaga kestabilan harga kebutuhan pangan. “Buat kami pengusaha penting itu ngka inflasi, karena menentukan UMK para pekerja,” kata Cahya.
Oleh sebab itu, kata Cahya, kalangan pengusaha berharap agar laju inflasi di Batam bisa ditahan agar stabil. Dengan begitu, upah pekerja juga tidak naik setiap tahunnya. “Kami berharap seperti itu,” kata Cahya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti Fedro
