Batam (gokepri.com) – Nasib guru honorer di Batam masih belum ada kepastian. Puluhan guru honorer kembali mendatangi kantor DPRD Batam, Selasa 5 September 2023.
Kedatangan mereka ingin menanyakan nasib mereka yang terluntang – lantung akibat tidak bisa mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Koordinator SMP Forum Guru Honorer Negeri SD SMP se Kota Batam (FGHSN) Berli Arlandy mengaku, telah memenuhi cukup persyaratan administrasi yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Baca Juga: Puluhan Guru Honorer ke DPRD Batam, Mengadu Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK
“Kami secara administrasi bisa memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Namun kami tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Karena tidak bisa resume dan menyelesaikan persyaratan hingga pada memilih formasi. Untuk itu, kami perwakilan dari Guru Honorer SD dan SMP Negeri mendatangi DPRD Batam untuk menyampaikan keluhan kami,” kata dia.
Berdasarkan datanya, ada sekitar 400-an guru honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi mulai dari golongan P1 hingga P4.
Untuk itu, pihaknya meminta agar penerimaan P3K formasi P2 P3 dan P4 dari sekolah negeri bisa mendaftar dan menyelesaikan pendaftaran sampai dengan ujian UNBK atau mengikuti tes CAT sebagai bentuk keadilan bagi guru honorer negeri.
“Kami meminta itu saja, jika sudah mengikuti tes CAT dan hasilnya lolos atau tidak tentunya sudah menjadi nasib dari para guru-guru honorer itu sendiri. Mengingat kemampuan setiap orang berbeda-beda. Tapi minimal, kami diperbolehkan mengikuti ujian,” tegasnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam, Qurniadi menegaskan bahwa tidak bisanya para guru honorer dalam mengikuti tes P3K merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat dan bukan daerah yang mengatur.
“Banyak yang tidak masuk dalam sistem ini, karena semuanya di bawah kendali Pemerintah Pusat. Jadi daerah tidak bisa, semuanya tergantung pemerintah pusat,” katanya.
Meski begitu pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan pemerintah pusat.
“Kami akan koordinasi lagi dengan kepala dinas agar bisa disampaikan ke pusat,” kata dia.
Respon DPRD Batam
Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Ahmad Surya mempertanyakan ke Dinas Pendidikan terkait akan berakhirnya kontrak kerja honorer pada November 2023 mendatang.
Sebab, apabila honorer tidak diakomodir secara keseluruhan untuk menjadi P3K dilingkungan Pemko Batam, maka akan meunculkan masalah baru.
“Mereka ini akan habis kontrak kerjanya pada November, jadi bagaimana nasib honorer kita ke depan,” kata dia.
Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada dinas pendirikan untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik sehingga para guru honorer ini bisa mengikuti ujian P3K di tahun ini.
“Yang terpenting adalah, beliau-beliau ini bisa mengikuti tes. Terlepas lulus atau tidaknya, para guru honorer ini menyatakan kesiapannya. Istilahnya, jangan kalah sebelum bertanding,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Aman menyebut, masih banyak para guru honorer tingkat SD dan SMP di Batam, saat ini masuk dalam kategori tidak linier.
Bahkan ada latar belakang bidang pendidikannya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada pelajar.
“Banyak yang tidak linier. Untuk itu, kami akan menyampaikan permasalahan ini ke Kementerian Pendidikan dan mencari solusinya agar bisa linier. Kalau daerah tak menyampaikan maka akan terjadi permasalahan secara terus-menerus,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
