Batam (gokepri.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan aturan pemasangan baliho dan spanduk. Aturan itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam Bosar Hasibuan menjelaskan, pemasangan atribut kampanye dan partai politik harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh main pasang atau asal pasang.
“Tentu ada aturannya,” kata dia Kamis 10 Agustus 2023.
Baca Juga: 17 Parpol Ajukan Berkas Perbaikan Daftar Bacaleg ke KPU Batam
Ia mengatakan aturan pertama yang harus dipahami oleh partai politik adalah besaran bahan kampanye yang jika dikonversi ke rupiah paling tinggi Rp100.000.
Kedua, ukuran bahan kampnye yang diatur besarnya hanya selebaran berukuran 8,25 cmx21 cm.
Ketiga, brosur jika terbuka ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm jika dalam posisi dilipat maksimal 21 cm x 10 cm, poster paling besar 40 cm x 60 cm, stiker paling besar 10 cm x 5 cm, pamflet peljng besar 21 cm x 29,7 cm.
Keempat untuk ukuran reklame, spanduk dan baliho tidak ditentukan lagi ukurannya. Kelima peserta pemilu menggunakan media sosioal paling banyak 20 akun setiap platformnya.
“Itulah beberapa poin yang diatur dalam PKPU kampanye Nomor 15 tahun 2023,” kata dia.
Ia menjelaskan, masa kampanye akan masuk pada bukan November 2023. Untuk itu, ia mengingatkan partai politik agar tidak melakukan kampanye sebelum waktunya.
Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan partai politik jangan melakukan kampanye melalui alat peraga yang bertebaran di jalan di tengah masa sosialisasi.
Tenaga Ahli Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Bachtiar Baetal saat berada di Kota Batam, Kepri mengatakan, partai politik (parpol) diperbolehkan melakukan sosialisasi lewat spanduk, tapi tidak untuk kampanye.
“Jadi kita ingatkan jangan melakukan kampanye di masa sekarang ini. Sosialisasi dengan alat peraga boleh tapi jangan ada unsur ajakan,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini merupakan masa sosialisasi partai bukan individu. Bawaslu akan menindak tegas parpol beserta caleg jika terbukti melakukan sosialisasi menggunakan alat peraga namun mengandung kalimat ajakan.
“Jadi kita minta taati peraturan yang ada. Yang penting jangan ada kalimat ajakan. Kami minta jangan ada menyebar bahan atau alat peraga kampanye karena regulasi kita belum memperbolehkan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
