Batam (GoKepri.com) – Penyaluran BBM bersubsidi di Kepri harus dikendalikan menyusul kuota BBM bersubsidi yang berpotensi habis sebelum pengujung tahun 2022. Pertamina meminta pemerintah daerah melakukan pendataan penerima BBM bersubsidi agar distribusi tepat sasaran.
Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Agustiawan mengatakan dari analisa perseroan, banyak masyarakat mampu dan industri di Kepri menggunakan BBM bersubsidi sehingga distribusi hingga pertengahan tahun sudah melampaui kuota.
“Sebenarnya ketersediaan solar (bersubsidi) di Kepri sangat mencukupi hanya saja setelah kami analisa hampir 60 persen penikmat BBM bersubsidi adalah industri dan masyarakat mampu,” ungkap dia saat konferensi pers di bilangan Nagoya, Kamis 11 Agustus 2022. “Realisasi di Kepri sudah over 11 persen. Kalau terus dipertahankan kuota Bio Solar (solar bersubsidi) hanya akan bertahan sampai 24 November 2022,” papar dia.
Selain itu, Pertamina menuding adanya permainan oknum yang memanfatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi. Salah satu caranya dengan menimbun BBM tersebu sementara distribusi BBM jenis solar di Kepri sudah melebihi kuota.
Ia mencontohkan kuota BBM per Juli 2022 untuk bio solar di Kepri mencapai 117.301 kilo liter sementara realisasinya sudah lebih dari 11 persen.
“Jadi rata-rata harian Kepri itu pengeluaran 321 kilo liter,” kata Agustiawan.
Sementara, realisasi sampai akhir Juli 2022 sebesar 75.692 kilo liter dan realiasi hariannya sampai 335 kilo liter per hari. “Ini berbanding terbalik dengan 321 kilo liter per hari sesuai dengan kuota,” katanya. “Kami sekarang akan tertibkan kembali. Kami akan lakukan pendataan lagi di Pertamina,” sambung dia.
Sehingga, lanjut dia, perlu adanya pengaturan kembali untuk pola pendistribusiannya. Selama ini pola pendistribusian BBM bersubsidi masih menggunakan aturan lama yakni Perpres no 191 tahun 2014.
Dalam Perpres itu, masih menemukan kerancuan soal penerima BBM bersubsidi. Sementara pertamina tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan.
“Pertamina hanya diberikan wewenang untuk penyaluran atau distrbusi tidak untuk pengawasan,” kata dia.
Berangkat dari itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk merevisi aturan tersebut agar pola pendistribusiannya lebih tertata. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan supaya pemerintah juga aware,” kata dia.
Meski menyatakan penyaluran sudah melebihi kuota, Agustiawan tetap menjamin stok solar subsidi di Kepri aman sampai akhir tahun.
“Kami jamin aman sampai akhir tahun. Kalau pun ada antrean mengular di SPBU itu hanya pagi saja siang sudah tidak ada lagi,” kata dia.
Ia juga menyebut tidak ada kelangkaan solar yang signifikan di Kepri. Hanya saja pendistribusiannya yang harus diatur ulang.
Pihaknya juga meminta pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat. Agar pendistibusian BBM jenis solar bisa tepat sasaran.
Soal penambahan kuota, ia bilang masih wewenang pemerintah sementara pertamina tidak punya kewenangan untuk menambah kuota itu.
“Ini pilihan yang sulit juga kita bisa jorjoran untuk memberikan solar. Nanti kalau puncak akhir tahun tidak ada solar malah lebih masalah, penambahan kuota saja belum disetujui oleh pemerintah,” kata dia.
Saat ini pihaknya masih mengatur ulang pendistibusan BBM jenis solar tersebut sembari mendata masyarakat yang berhak kendapatkan solar. “Kami tutup dulu celah ini. Agar solar itu tepat sasaran. Selama ini kan BBM jenis solar banyak digunakan oleh masyarakat mampu,” katanya.
Penulis: Engesti
