UMP Jawa Barat 2027 Naik Rp682.399 Jadi Rp3 Juta

Jam malam pelajar bandung
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (3/6/2025). Foto: Humas Pemko Bogor

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta, naik 29,44 persen. Kebijakan ini menyasar kesenjangan upah antara kawasan industri dan daerah berupah rendah.

BANDUNG (gokepri) — Kesenjangan upah antardaerah menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut menjadi batas pengaman bagi daerah yang memiliki upah minimum lebih rendah.

UMP Jawa Barat 2027 naik 29,44 persen atau Rp682.399 dibandingkan UMP 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan besaran upah tersebut di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, pemerintah menggunakan pendekatan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam perhitungan UMP 2027.

Baca Juga: UMP Kepri 2027 Naik Rp349.836 Jadi Rp4,22 Juta

“Formula yang sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di Rp3.096.000. Jadi Rp3 juta itu adalah safety net,” ujar Kim di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11).

Menurut Kim, pemerintah juga membuka ruang bagi perusahaan yang keberatan memenuhi ketentuan upah minimum. Perusahaan dapat mengajukan pengecualian dengan menyertakan dokumen administrasi dan informasi kemampuan keuangan.

Dedi menyebut penetapan UMP Rp3 juta sebagai jalan tengah untuk menghadapi perbedaan struktur industri dan tingkat upah di Jawa Barat. Kawasan industri padat modal memiliki kemampuan membayar upah lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah yang mengandalkan industri padat karya.

Data upah minimum 2026 menunjukkan Kota Bekasi mencatat UMK tertinggi, sekitar Rp5,9 juta. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang juga masuk kelompok daerah dengan upah minimum tertinggi.

Menurut Dedi, penetapan UMP Rp3 juta tidak banyak mengubah kondisi di kawasan tersebut. Besaran UMK di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung sudah melampaui angka itu.

Sebaliknya, angka UMP tersebut menjadi acuan penting bagi daerah dengan UMK lebih rendah. Dedi menyebut Kota Banjar memiliki UMK sekitar Rp2,33 juta pada 2026, sedangkan Kabupaten Pangandaran sekitar Rp2,3 juta.

UMK Kabupaten Kuningan tercatat sekitar Rp2,4 juta dan Majalengka sekitar Rp2,6 juta. Adapun Indramayu dan Kabupaten Cirebon berada di kisaran Rp2,7 juta.

Dedi juga memasukkan Ciamis, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya dalam kelompok daerah yang memiliki tingkat upah lebih rendah. Kondisi tersebut membuat kebijakan UMP berpotensi memberi dampak berbeda bagi pekerja dan pengusaha di setiap daerah.

Perhitungan dan tahapan penetapan upah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut penetapan UMP 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan menyebut Pasal 139 ayat (1) menggunakan formula UMP tahun berikutnya berdasarkan KHL dikalikan 70 persen.

Dalam perhitungan, pemerintah menggunakan angka KHL Rp4.248.132. Perkalian angka tersebut dengan 70 persen menghasilkan Rp2.973.692,4, kemudian pemerintah membulatkannya menjadi Rp3 juta.

Dedi menjelaskan, pemerintah menetapkan upah minimum secara bertahap. Setelah UMP, pemerintah akan mengumumkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Terkait UMSK 2026 yang sempat menjadi objek gugatan hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Dedi mengatakan pemerintah provinsi menerima putusan pengadilan. Pemerintah juga telah menerbitkan perubahan keputusan gubernur.

“Perusahaan yang mampu wajib membayarkan selisih kenaikan upah UMSK, sedangkan perusahaan yang tidak mampu diputuskan melalui kesepakatan bipartit antara pengusaha dan serikat buruh setempat,” tutur Dedi. ANTARA

Baca Juga: KHL dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Penentu Upah 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait