TANJUNGPINANG (gokepri) — Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau 2027 naik Rp349.836 atau 9,02 persen menjadi Rp4.229.356. Pada 2026, UMP Kepri tercatat sebesar Rp3.879.520.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menetapkan kenaikan tersebut melalui Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1233 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. Keputusan itu juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp4.253.968.
Nilai UMSP tersebut naik 9,02 persen atau Rp351.872 dibandingkan UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096. Besarannya sekitar Rp24.612 di atas UMP 2027.
Baca Juga: UMK Anambas 2027 Naik Rp515.166 Jadi Rp4,79 Juta
Ansar mengatakan, penetapan upah minimum mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepri. Pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kemampuan perusahaan menjaga kelangsungan usaha.
“Penetapan UMP ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri,” kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat (20/11/2026).
Kenaikan UMP 2027 mengacu pada formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Aturan tersebut mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ansar menjelaskan, formula pengupahan masih menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah mengubah rentang indeks alfa dari 0,5–0,9 menjadi 0,5–1.
Indeks alfa menentukan besarnya kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Karena itu, pilihan nilai alfa menjadi salah satu titik penting dalam perundingan antara pekerja dan pengusaha.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diky Wijaya mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Batam. Rapat tersebut membahas rekomendasi UMP dan UMSP Kepri 2027.
Menurut Diky, pembahasan berlangsung alot dan sempat mengalami beberapa kali skors. Serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alfa 1 dengan mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kepri sebesar Rp5.977.587.
Angka KHL tersebut mengacu pada data Badan Pusat Statistik. Nilainya menunjukkan jarak antara kebutuhan hidup layak dengan besaran UMP yang berlaku.
Di sisi lain, pengusaha mengusulkan indeks alfa 0,5. Mereka mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dunia usaha yang masih berfluktuasi akibat situasi global.
Pengusaha khawatir kenaikan UMP yang terlalu tinggi menambah beban perusahaan. Perbedaan usulan itu membuat anggota Dewan Pengupahan perlu mencari titik temu.
Setelah mendengarkan masukan pemerintah dan kalangan akademisi, serikat pekerja dan pengusaha akhirnya menyepakati indeks alfa 0,5. Dewan Pengupahan kemudian merekomendasikan besaran UMP tersebut kepada gubernur.
“Setelah mendengarkan berbagai masukan baik dari pihak pemerintah maupun akademisi, akhirnya serikat pekerja dan pengusaha sepakat dengan nilai indeks alfa sebesar 0,5,” kata Diky.
Gubernur Ansar kemudian menetapkan UMP Kepri 2027 sebesar Rp4.229.356 melalui keputusan gubernur yang terbit pada 20 November 2026.
Baca Juga: UMK Karimun 2027 Ditetapkan Rp4.574.588 atau naik 7,84 persen dari Tahun Lalu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







