Ribuan Keluarga Miskin Ekstrem di Kepri Perlu Penanganan

Nyanyang Haris Pratamura memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura panen jagung bersama petani di Desa Toapaya, Kabupaten Bintan, Kamis (20/6/2026). ANTARA/Ogen

Angka kemiskinan Kepri mencapai 4,09 persen, terendah di Sumatera. Kemiskinan di wilayah perdesaan dan kepulauan hampir dua kali lipat kawasan perkotaan.

TANJUNGPINANG (gokepri) — Angka kemiskinan Kepulauan Riau mencapai 4,09 persen. Persoalan kemiskinan di wilayah perdesaan dan kepulauan masih jauh lebih berat dibandingkan kawasan perkotaan.

Kesenjangan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah juga menghadapi persoalan ketepatan data penerima bantuan dan keberlanjutan jaminan kesehatan.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik kemiskinan berbeda. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan dan kepulauan bahkan hampir dua kali lipat kawasan perkotaan.

Baca Juga: Strategi Batam Entaskan 10 Ribu Warga dari Kemiskinan

Nyanyang menyampaikan hal tersebut setelah memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Tanjungpinang, Jumat (20/11/2026). Ia juga mengungkapkan persoalan kemiskinan ekstrem yang masih membutuhkan perhatian khusus.

Berdasarkan estimasi pemerintah, terdapat 3.293 keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Namun, pemadanan data per 20 Oktober 2026 mencatat 784 keluarga berstatus aktif. Sekitar 71 persen di antaranya masuk desil 1.

“Selain itu, kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian, dengan estimasi sebanyak 3.293 kepala keluarga (KK). Berdasarkan pemadanan data per 20 Oktober 2026, tercatat 784 KK berstatus aktif, dengan sekitar 71 persen berada pada desil 1,” kata Nyanyang.

Selain kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah menghadapi persoalan keluarga miskin yang belum tercakup secara optimal dalam pemutakhiran data. Persoalan serupa juga muncul pada kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Data pemerintah mencatat 26.621 peserta PBI JK berstatus nonaktif. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena status kepesertaan berkaitan dengan akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

Nyanyang meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan data keluarga miskin tetap akurat dan mutakhir. Ia mengingatkan agar persoalan administrasi tidak membuat warga kehilangan hak atas bantuan sosial maupun layanan kesehatan.

“Karena itu, seluruh kabupaten/kota harus memastikan data masyarakat miskin benar-benar akurat dan terus diperbarui,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu mempercepat sejumlah program bantuan yang belum mencapai target. Program tersebut mencakup bantuan sembako, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi keluarga miskin.

Waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, Nyanyang meminta perangkat daerah mempercepat realisasi program sebelum akhir tahun.

Lima arahan untuk pemerintah daerah

Dalam rapat koordinasi tersebut, Nyanyang menyampaikan lima arahan kepada pemerintah kabupaten dan kota serta perangkat daerah se-Kepri.

Pertama, pemerintah daerah perlu mempercepat verifikasi dan pemutakhiran data keluarga miskin berdasarkan alamat. Keluarga yang belum tercatat harus menjadi prioritas, terutama di Batam dan Tanjungpinang.

Kedua, pemerintah perlu menyesuaikan program pengentasan kemiskinan dengan karakteristik setiap wilayah. Daerah kepulauan menghadapi kendala transportasi dan keterbatasan layanan dasar. Sementara itu, wilayah perkotaan dan pedalaman membutuhkan strategi sesuai kondisi masyarakat.

Ketiga, perangkat daerah harus mempercepat bantuan sosial, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi keluarga miskin. Dinas sosial, dinas kesehatan, perangkat daerah bidang perumahan, dan instansi terkait perlu memperkuat koordinasi.

Keempat, pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat miskin bersama BPJS Kesehatan. Pemerintah harus memastikan warga tetap memperoleh layanan kesehatan melalui pengalihan kepesertaan atau skema pembiayaan daerah.

Kelima, pemerintah kabupaten dan kota harus melengkapi dokumen serta administrasi penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Dokumen tersebut menjadi dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan.

“Bagi kabupaten/kota yang belum menyelesaikan laporan maupun dokumen perencanaan agar segera menuntaskannya, karena menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah,” kata Nyanyang.

Nyanyang mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten dan kota dalam menekan angka kemiskinan Kepri. Dengan tingkat kemiskinan 4,09 persen, Kepri mencatat angka terendah di regional Sumatera dan terendah keempat secara nasional.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada pencapaian angka statistik. Ketimpangan antarwilayah, kemiskinan ekstrem, dan ketepatan penyaluran bantuan masih membutuhkan penanganan.

Baca Juga: Apa yang Membuat Angka Kemiskinan Kepri Turun?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait