BATAM (gokepri) – BP Tapera membuka peluang pembiayaan rumah susun sederhana melalui skema FLPP. Hunian vertikal dinilai dapat menjadi alternatif di tengah keterbatasan lahan dan meningkatnya harga rumah tapak.
Keterbatasan lahan mulai menjadi tantangan dalam penyediaan rumah terjangkau di Batam. Ketika ruang pembangunan semakin terbatas, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi semakin sulit mendapatkan rumah dengan harga yang sesuai kemampuan.
Salah satu alternatif yang mulai didorong adalah hunian vertikal melalui skema rumah subsidi. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut rumah susun atau apartemen sederhana berpeluang dikembangkan di Kepulauan Riau (Kepri), terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan seperti Batam.
Baca Juga: 157.000 Warga Kepri Masih Membutuhkan Rumah, Subsidi Belum Merata
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan hunian vertikal setinggi empat lantai dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Lahan di Batam semakin terbatas, sehingga ke depan harga rumah akan semakin mahal. Dampaknya, keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses rumah layak dan terjangkau pun kian sulit,” kata Heru di Tanjungpinang, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Heru, pemerintah pusat telah menyiapkan regulasi penyesuaian harga hunian vertikal di setiap provinsi. Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga sudah dapat digunakan untuk membiayai pembelian hunian vertikal.
Dengan kebijakan tersebut, rumah subsidi tidak hanya terbatas pada rumah tapak. Rumah susun atau apartemen sederhana juga berpeluang menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian dengan harga terjangkau.
Peluang pembiayaan tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dan pengembang. Heru mendorong pemerintah daerah di Kepri memetakan kebutuhan hunian vertikal sekaligus mengusulkan lokasi pembangunan kepada BP Tapera.
Ketersediaan lahan dan permintaan masyarakat menjadi dua hal yang perlu diperhatikan sebelum pembangunan dimulai.
Heru menyebut lahan dapat disiapkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah atau BP Batam. Setelah itu, pemerintah dapat mengundang pengembang untuk membangun hunian, sementara BP Tapera menyiapkan pembiayaan melalui skema FLPP.
“Untuk lahannya bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah atau BP Batam, lalu tinggal undang pengembang untuk bangun, dan BP Tapera sebagai debitur siap menyalurkan pembiayaan lewat skema FLPP Rumah Subsidi,” ujarnya.
Skema pembiayaan berbeda dari rumah tapak
Meski sama-sama menggunakan fasilitas FLPP, hunian vertikal memiliki ketentuan pembiayaan berbeda dari rumah tapak.
Heru menjelaskan, harga maksimal hunian vertikal di Kepri ditetapkan sebesar Rp600 juta. Masyarakat dapat memilih masa angsuran hingga maksimal 40 tahun dengan suku bunga enam persen.
Ketentuan tersebut berbeda dari rumah tapak bersubsidi yang menggunakan suku bunga lima persen.
Dari sisi ukuran, hunian vertikal yang masuk skema tersebut memiliki luas minimal 21 meter persegi dan maksimal 45 meter persegi.
Heru berharap alternatif pembiayaan ini dapat memperluas pilihan hunian bagi masyarakat Kepri. Program tersebut juga diharapkan membantu mengurangi backlog kepemilikan rumah yang menurut BP Tapera masih mencapai 157.000 warga di Kepri.
Dengan demikian, pengembangan hunian vertikal tidak hanya bergantung pada ketersediaan pembiayaan. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan lahan, memastikan kebutuhan masyarakat, dan membuka ruang kerja sama dengan pengembang agar rumah bersubsidi dapat dibangun di lokasi yang tepat. ANTARA
Baca Juga: Prabowo Gandeng Qatar Bangun Sejuta Rumah Murah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News






