Sejumlah partai menunggu perkembangan niat mundur Gibran. DPR tetap membahas mekanisme konstitusional terkait polemik ijazah.
JAKARTA (gokepri) – Kabar niat mundur Gibran Rakabuming Raka belum mengubah pembahasan hak menyatakan pendapat di DPR. Sejumlah partai menunggu kejelasan, tetapi komunikasi lintas fraksi terus berjalan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya masih menunggu penjelasan lebih lengkap. Ia mengaku belum mengetahui isi pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Yang jelas kami tunggu semuanya, kami ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Gibran Disebut Ingin Mundur, Prabowo Beri Saran soal Ijazah
AHY mengatakan Demokrat bersama fraksi partai lain ingin menghormati proses yang sedang berjalan. Menurutnya, setiap persoalan terkait jabatan wakil presiden harus mengikuti konstitusi dan prosedur yang berlaku.
Nama AHY juga muncul dalam spekulasi kandidat pengganti Gibran jika terjadi pergantian wakil presiden. Namun, AHY mengatakan komunikasi antarfraksi belum menghasilkan kesimpulan.
“Kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini,” ujarnya.
Berbeda dengan sikap menunggu sejumlah partai, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan pembahasan hak menyatakan pendapat tetap berjalan.
Menurut Doli, komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP sudah berlangsung sebelum kabar niat mundur Gibran muncul. Karena itu, rencana pengunduran diri tersebut tidak otomatis menghentikan proses di DPR.
“Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/10).
Doli menjelaskan, pembahasan HMP berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan tersebut menyangkut dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.
MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri. Dokumen tersebut dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Doli menilai DPR perlu menyikapi kedua putusan lembaga peradilan tersebut. Menurutnya, masyarakat menunggu respons parlemen terhadap persoalan itu.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita,” ujarnya.
Ia mengatakan komunikasi lintas fraksi membuka kesempatan bagi seluruh anggota DPR untuk menggunakan HMP. Hak tersebut merupakan hak konstitusional setiap legislator.
Doli mempersilakan 580 anggota DPR yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan polemik tersebut. Ia juga berharap persoalan itu tidak terus menyita perhatian parlemen.
“Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus,” katanya.
Pimpinan DPR masih menerima masukan fraksi
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan fraksi. Masukan tersebut berkaitan dengan pengajuan HMP dalam wacana pemakzulan Gibran.
Puan menyatakan pimpinan DPR akan terus mendengarkan pandangan fraksi setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa. Pembahasan juga mencakup pilihan mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.
Pernyataan Puan menunjukkan pembahasan masih berada pada tahap penyerapan masukan. Belum ada keputusan kelembagaan DPR mengenai mekanisme yang akan ditempuh.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga memilih menunggu perkembangan di DPR. Ia mengatakan sikap partainya bergantung pada proses dan masukan dari Fraksi PKB.
“Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” kata Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Muhaimin mengatakan dirinya belum menentukan sikap sebagai ketua umum. Ia masih menunggu konsolidasi antarfraksi dan masukan dari Fraksi PKB.
Sikap serupa disampaikan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni. Ia mengatakan partainya belum menentukan sikap karena masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh.
“Saat ini kami masih menunggu arahan Ketua Umum Pak Surya Paloh,” kata Sahroni saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Sahroni menegaskan pengunduran diri wakil presiden harus mengikuti prosedur konstitusional. Menurutnya, jabatan wakil presiden tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo. Pernyataan itu muncul setelah keduanya bertemu selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.
Prasetyo mengatakan niat tersebut muncul saat keduanya membahas dinamika politik yang berkembang. Namun, ia meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.
Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada wakil presiden. Gibran kemudian menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum. ANTARA
Baca Juga: Gibran Sampaikan Niat Mundur saat Bertemu Prabowo Pagi Tadi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
