Bupati Iskandarsyah Paparkan Peluang Potensi Ekonomi Karimun Sebagai Wilayah Perbatasan

Bupati Karimun Ing H Iskandarsyah menerima cenderamata dari Ketua Fraksi PKS MPR RI. Tifatul Sembiring. (Foto: Prokopim Pemkab Karimun)

KARIMUN (gokepri.com) – Bupati Karimun, Ing H. Iskandarsyah, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan “Membedah Potensi Ekonomi Karimun Kepulauan Riau” yang digelar dalam rangka Lokakarya Akademi Fraksi PKS MPR RI Tahun 2026, hasil kerja sama antara Akademi Fraksi PKS MPR RI dengan DPW PKS Provinsi Kepulauan Riau.

Lokakarya yang digelar di Ballroom Grand Lotus, Aston Batam Hotel & Residences, Sabtu, 13 Juni 2026 dihadiri berbagai kalangan intelektual mulai dari anggota DPR RI, Gubernur Kepri hingga politisi dan akademisi.

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas peluang, tantangan, serta arah pengembangan ekonomi Kabupaten Karimun sebagai salah satu daerah yang memiliki posisi geografis strategis di wilayah perbatasan Indonesia.

Dalam paparannya, Bupati Karimun Ing H. Iskandarsyah menjelaskan bahwa Kabupaten Karimun memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Bupati Karimun Iskandarsyah bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan politis PKS. (Foto: Prokopim Pemkab Karimun).

Potensi tersebut meliputi sektor industri, perdagangan, pelabuhan, pariwisata, perikanan, serta investasi yang didukung oleh letak Karimun yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka.

“Karimun memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Dengan dukungan infrastruktur, kawasan industri, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita optimistis mampu meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iskandarsyah.

Bupati Iskandarsyah juga memaparkan berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sektor-sektor unggulan daerah.

Kegiatan lokakarya ini menjadi wadah diskusi yang konstruktif dalam menggali berbagai gagasan dan strategi pengembangan ekonomi daerah.

Para peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi Kabupaten Karimun sebagai daerah yang memiliki prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan.

Bupati Karimun Iskandarsyah bersama politisi PKS dan pimpinan OPD Pemkab Karimun. (Prokopim Pemkab Karimun)

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan berbudaya.

Ketua DPW PKS Kepulauan Riau, Suryani, mengatakan lokakarya tersebut semula direncanakan berlangsung di Karimun. Namun kendala transportasi membuat kegiatan dipindahkan ke Batam.

Meski demikian, ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada tataran diskusi akademik semata.

“Kami berharap lokakarya ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat disampaikan Presiden PKS kepada pemerintah pusat. Karimun perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menjadi alternatif pusat pertumbuhan ekonomi selain Batam,” kata Suryani.

Menurut dia, pengembangan Karimun akan memperkuat struktur ekonomi Kepulauan Riau yang selama ini sangat bergantung pada Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan utama.

Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menilai posisi geografis Karimun merupakan aset strategis yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berada tidak jauh dari Singapura dan berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia, Karimun dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kawasan logistik, industri maritim, hingga pelabuhan internasional.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyebut terdapat dua faktor utama yang harus segera diselesaikan apabila Karimun ingin tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.

Pertama adalah penerapan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) secara menyeluruh. Kedua adalah pengembangan infrastruktur bandara.

Menurut Ansar, status FTZ yang berlaku penuh akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di Karimun.

“Karimun memiliki posisi yang sangat strategis karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Namun untuk mempercepat pertumbuhannya, FTZ menyeluruh dan infrastruktur bandara menjadi kebutuhan mendesak,” kata Ansar. (Adv)

Pos terkait