Sinkronisasi program pusat dan daerah diarahkan untuk mempercepat pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara lebih merata.
INFO GOKEPRI — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat sinkronisasi program sosial dengan pemerintah pusat untuk mempercepat layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Langkah ini ditempuh untuk menutup kesenjangan layanan dasar di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Pertemuan membahas percepatan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Salah satu agenda utama ialah rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kepulauan Riau. Pemerintah provinsi menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Tanjungpinang, berhadapan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Menteri Sosial menyatakan kesiapan merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama terkait penyesuaian anggaran.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah membahas rehabilitasi rumah nelayan dengan bantuan Rp 50 juta per unit, penguatan jaminan sosial melalui skema BPJS, serta dukungan bagi pengemudi ojek daring. Selain itu, percepatan elektrifikasi wilayah dan penguatan permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah juga menjadi perhatian.
Pada bidang kesehatan, Ansar menyoroti kebutuhan rumah singgah bagi warga Kepulauan Riau di Jakarta dan Batam. Fasilitas ini penting untuk mendukung pasien rujukan yang menjalani pengobatan di luar daerah.
Ia juga mengangkat persoalan pemulangan jenazah warga dari Jakarta ke daerah asal yang dinilai masih memerlukan skema penanganan lebih efektif.
Sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan 58 dokter spesialis dan subspesialis melalui program pendidikan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di kabupaten dan kota.
Dalam tata kelola data sosial, pemerintah daerah mengusulkan penguatan sinergi melalui pertemuan operator data dari sekitar 180 desa. Usulan tersebut mencakup pemberian insentif dan pendampingan teknis dari Kementerian Sosial guna meningkatkan akurasi dan integrasi data.
Ansar menilai posisi Kepulauan Riau yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka menuntut kesiapan layanan sosial yang memadai. Wilayah ini dilalui sekitar 30 juta kontainer setiap tahun, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang adaptif.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program benar-benar dirasakan masyarakat. Kepri siap menjadi daerah percontohan dalam penguatan pelayanan sosial yang terintegrasi,” ujar Ansar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kepulauan Riau Mahadi Rahman dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Salahuddin Yahya. (ADVERTORIAL)
Baca Juga: Gubernur Kepri Lantik Dewan Kebudayaan, Perkuat Pelestarian Budaya Melayu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
