Volume 1.300 ton per hari memaksa Pemko Batam menata ulang sistem dari hulu ke hilir. Riset akademik dan opsi waste to energy mulai dilirik.
BATAM (gokepri) – Gunungan sampah di Batam kian mendesak. Pemerintah kota mulai merombak tata kelola, dari riset akademik hingga membuka peluang teknologi pengolahan energi.
Pemerintah Kota Batam menempatkan persoalan sampah sebagai agenda mendesak. Volume yang terus meningkat, mencapai 800 hingga 1.300 ton per hari, mendorong perubahan pendekatan dari sekadar pengangkutan menjadi penanganan terintegrasi.
Baca Juga: Batam Tutup TPS Terbuka, Kelola Sampah Lewat Swasta Mulai 2026
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) laporan pendahuluan kajian optimalisasi tata kelola pengangkutan sampah 2026, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu, 15 April 2026. Forum ini melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) serta tenaga ahli dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Amsakar menyebut persoalan sampah tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan rutin. Ia menekankan pentingnya basis riset agar kebijakan tidak bersifat tambal sulam. “Harus sistematis, dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Data organisasi perangkat daerah (OPD0 menunjukkan produksi sampah Batam sudah melampaui kapasitas ideal pengelolaan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 49 hektare kini terbagi dalam beberapa zona, sebagian mulai mendekati batas daya tampung.
Kondisi ini memperlihatkan persoalan tidak hanya di hilir, tetapi juga pada rantai pengelolaan sejak sumber sampah. Pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir belum sepenuhnya terintegrasi.
Dalam forum itu, Amsakar meminta tim ahli memetakan titik lemah pada setiap tahapan. Ia ingin rekomendasi berbasis data, bukan asumsi. Kajian awal menjadi landasan sebelum masuk ke tahap kebijakan.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah pemanfaatan teknologi waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Pemerintah kota berencana mengoptimalkan lahan TPA yang belum termanfaatkan untuk mendukung proyek tersebut.
Selain itu, Amsakar juga meminta kajian terhadap teknologi insinerator plasma tanpa emisi. Teknologi ini diklaim telah diterapkan di Yogyakarta. Ia melihat potensi efisiensi sekaligus dampak lingkungan yang lebih terkendali.
Namun, penerapan teknologi ini masih memerlukan kajian mendalam. Aspek biaya, kesiapan infrastruktur, serta dampak jangka panjang menjadi variabel yang perlu dihitung secara cermat.
Selain teknologi, Pemko Batam membuka peluang pelibatan pihak ketiga dalam sistem pengangkutan sampah. Skema ini dinilai memberi ruang bagi standar layanan yang lebih terukur.
Amsakar menilai kontrak kerja dengan pihak swasta memungkinkan evaluasi berbasis kinerja. “Kalau tidak optimal, bisa langsung diperbaiki,” katanya.
Model ini bukan tanpa risiko. Pengawasan dan transparansi menjadi kunci agar layanan publik tidak semata berorientasi bisnis. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah membuat opsi ini sulit dihindari.
Pemko Batam juga melihat praktik di daerah lain. Studi Dinas Lingkungan Hidup ke Jakarta Barat menunjukkan pelibatan RT dan RW dalam pengangkutan sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Skema berbasis komunitas ini dinilai mampu memperkuat pengelolaan di tingkat hulu. Partisipasi warga menjadi faktor penting dalam menekan volume sampah yang masuk ke TPA.
FGD ini menjadi tahap awal dari proses panjang perumusan kebijakan. Brida bersama tim ahli UII akan menyusun rekomendasi yang diharapkan komprehensif dan aplikatif.
Amsakar meminta seluruh organisasi perangkat daerah terlibat aktif dalam penyediaan data. Ia ingin kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar kuat dan bisa segera diimplementasikan.
Baca Juga: Darurat Pengelolaan Sampah, Apa Strategi Wali Kota Batam?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
