BATAM (gokepri) – Lonjakan sampah memaksa Pemerintah Kota Batam merombak sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir. Pemko menyiapkan langkah darurat, mulai dari penataan armada hingga pembangunan TPS baru dan incinerator.
Volume sampah Batam kini mencapai 1.185 ton per hari. Pemko menghadapi keterbatasan armada, sebaran TPS yang timpang, serta kapasitas TPA Punggur yang terus menyempit. Pemko merespons dengan membentuk tiga UPTD Pengelolaan Sampah seperti tertuang dalam Perwako Nomor 99 Tahun 2025. Sistem pengangkutan pun berjalan dua sif sepanjang 24 jam.
Armada DLH terdiri dari kompaktor, dump truck, arm roll, mobil pickup, dan satu vacuum sweeper. Sebagian kendaraan sudah uzur. Pemerintah menyiapkan penguatan sarana hingga 2026, termasuk armada baru. Kajian lokasi TPS tambahan dan rencana incinerator juga dikebut.
Selain pemulihan sistem, Pemko menggerakkan gotong royong massal di seluruh kecamatan, termasuk Belakangpadang dan Galang. Ratusan personel dari masyarakat, komunitas, pramuka, mahasiswa, hingga Satgas Kebersihan terlibat membersihkan titik rawan sampah. Dalam rencana jangka menengah, Pemko menambah edukasi pemilahan sampah rumah tangga dan memperketat penegakan aturan.
Situasi darurat ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan Kota Batam 2025 yang dipimpin Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra pada Senin malam, 17 November 2025. Rapat itu melibatkan Forkopimda, seluruh OPD, BP Batam, camat, dan lurah se-Batam.
Amsakar menyebut persoalan sampah tak bisa ditangani dengan cara biasa. “Ini situasi serius,” ujarnya. Ia meminta camat dan lurah menjadi tulang punggung penanganan, mulai dari pengawasan hingga akurasi data dan perencanaan anggaran. “Semua harus bergerak pada ritme yang sama,” kata Amsakar dalam narasi lanjutan.
Li Claudia menekankan eksekusi cepat. “Besok sudah mulai ditindaklanjuti,” ucapnya. Ia meminta seluruh keputusan rapat diterjemahkan menjadi aksi dalam waktu dekat agar penanganan di lapangan tak tersendat.
Ketua Task Force Penanganan Sampah, Yusfa Hendri, memaparkan pembentukan UPTD berbasis tiga wilayah teknis untuk memperkuat fokus pengelolaan. Pemko menyiapkan tiga TPS baru dengan fasilitas incinerator sebagai titik pemrosesan awal dan antisipasi penumpukan di kawasan padat. Pengangkutan sampah dijalankan dalam dua shift agar alur dari sumber ke TPS lebih cepat.
Pendanaan akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Camat diminta memetakan kebutuhan sarana, prasarana, dan menyiapkan lokasi TPS yang bisa segera difungsikan. “Kami ingin memastikan penanganan sampah berjalan cepat, terukur, dan efektif,” ujar Yusfa.
Baca Juga: Batam Krisis Lahan TPS Sampah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
