INFO GOKEPRI – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat langkah percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing ekonomi.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat memimpin High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah bersama para bupati dan wali kota se-Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).
Pertemuan ini turut melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, jajaran perbankan, serta pemerintah kabupaten/kota, baik secara langsung maupun virtual. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital di daerah.
Dalam arahannya, Ansar menyoroti adanya dinamika capaian pembangunan di Kepri. Di satu sisi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi, namun di sisi lain indeks digitalisasi daerah masih mengalami fluktuasi.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi kebijakan berbasis data.
“Setiap indikator perlu dikaji secara mendalam agar dapat diketahui titik lemah yang harus diperbaiki. Dari situ kita bisa merumuskan langkah konkret ke depan,” ujarnya.
Ansar menekankan, digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, konsistensi dan pengawasan berkala menjadi hal yang krusial.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menggelar High Level Meeting secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan. Forum ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi sekaligus akselerasi dalam meningkatkan capaian indeks digitalisasi daerah.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kepri, termasuk mendorong transparansi, efisiensi layanan, serta integrasi sistem keuangan daerah bersama sektor perbankan.
Dengan sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan industri perbankan, digitalisasi di Kepulauan Riau diharapkan mampu berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (ADVERTORIAL)
Baca Juga: Pemprov Kepri Bangun Iklim Usaha Sehat Lewat Sinergi dengan Notaris
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
