Pemko Batam menuntaskan legalisasi 1.450 sertifikat tanah. Perbaikan air bersih dan layanan sampah terus dikejar.
BATAM (gokepri) — Persoalan air bersih, sampah, dan kepastian hukum lahan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta camat dan lurah lebih aktif turun ke lapangan agar keluhan warga berujung pada penyelesaian.
Amsakar menyampaikan arahan itu dalam silaturahmi bersama pengurus RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Lubuk Baja di Ballroom Hotel AP Premier, Jumat (16/10/2026) malam. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar pemerintah memahami persoalan warga sekaligus mempercepat tindak lanjutnya.
Baca Juga: Amsakar: Listrik Batam Pulih, Kabar Blackout Tiga Hari Tak Benar
Menurut Amsakar, kritik terhadap persoalan publik perlu disertai gagasan yang bisa dijalankan. Tanpa alternatif penyelesaian yang jelas, perdebatan berisiko berhenti pada pencarian kesalahan tanpa menghasilkan perbaikan.
“Batam tidak membutuhkan orang yang sekadar pandai mencari kekurangan atau kesalahan orang lain,” kata Amsakar.
Ia meminta camat dan lurah rutin berkomunikasi dengan RT, RW, LPM, serta tokoh masyarakat di wilayah masing-masing. Kedekatan dengan warga dinilai penting agar perangkat pemerintah memahami kondisi di lapangan dan dapat menentukan penanganan yang sesuai.
Dalam pertemuan itu, Amsakar memaparkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah kota, termasuk legalisasi lahan Kampung Tua, pasokan air bersih, dan pengelolaan sampah. Ketiga isu tersebut berkaitan langsung dengan kepastian tempat tinggal, kebutuhan dasar, dan kebersihan lingkungan warga.
Untuk legalisasi lahan Kampung Tua, Amsakar menyebut 1.450 sertifikat tanah telah diselesaikan. Pemerintah juga mengupayakan kepastian hukum lahan di Tanjung Uma, termasuk melalui penyusunan peraturan daerah khusus tentang Kampung Tua.
Di sektor air bersih, Pemko Batam menargetkan percepatan penanganan pasokan di Tanjung Uma rampung pada akhir 2026. Rencana pekerjaan mencakup interkoneksi pipa dari Sungai Ladi menuju Bukit Permata serta pengembangan jaringan distribusi di dalam kawasan.
Pemerintah juga mengoptimalkan pemulihan pasokan air di Baloi Centre setelah gangguan listrik atau blackout. Selain itu, pemerintah telah memetakan 18 titik rawan pada jaringan distribusi air untuk membantu mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan penanganan.
Salah satu opsi yang turut dijajaki ialah teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yaitu pengolahan air laut menjadi air tawar. Teknologi ini dapat menjadi sumber alternatif untuk menambah pasokan, meski penerapannya tetap bergantung pada kesiapan fasilitas, biaya, dan kapasitas produksi.
Persoalan sampah menjadi isu lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merencanakan penguatan armada pengangkutan melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Dalam APBD Perubahan 2026, skema itu direncanakan sebagai proyek percontohan di tiga kecamatan, yakni Sagulung, Batu Aji, dan Sekupang. Pemerintah berharap keterlibatan swasta dapat memperkuat layanan sekaligus mengoptimalkan armada milik pemerintah daerah.
Dengan pembagian peran tersebut, armada pemerintah diharapkan dapat mendukung pelayanan pengangkutan sampah di wilayah lain, termasuk Kecamatan Lubuk Baja. Namun, dampak skema ini akan bergantung pada kesiapan armada, pembagian wilayah layanan, serta konsistensi pengangkutan.
Dalam pertemuan itu, perwakilan tokoh masyarakat Lubuk Baja menyampaikan apresiasi kepada Amsakar dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Apresiasi tersebut mencakup perbaikan jaringan air bersih, penanganan titik banjir, legalisasi lahan di Tanjung Uma, serta pengelolaan sampah.
Masyarakat juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Pemko Batam dan berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas lingkungan. Dukungan itu menjadi bagian dari upaya menjaga kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan di tingkat wilayah.
Amsakar menyampaikan salam dari Li Claudia Chandra yang terus mengawal penanganan teknis pemerintahan secara terintegrasi. Ia juga mengapresiasi RT dan RW yang menjadi garda terdepan pelayanan publik karena berinteraksi langsung dengan warga.
“Keberhasilan pembangunan Kota Batam adalah hasil kerja kolektif kita bersama,” ujar Amsakar.
Baca Juga: Amsakar: Batam Tak Butuh Narasi Melemahkan, Kita Wajib Bersatu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
