Ketergantungan pada minyak Timur Tengah menyeret Filipina ke status darurat. Harga melonjak, pasokan menipis, pemerintah Filipina bergerak cepat menahan dampaknya.
BATAM (gokepri) – Filipina menetapkan darurat energi nasional karena pasokan bahan bakar menipis akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi ini mengancam aktivitas ekonomi dan layanan penting di negara yang bergantung pada impor minyak.
Keputusan itu dituangkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam perintah eksekutif pada Selasa malam, 24 Maret 2026. Pemerintah menilai ancaman terhadap pasokan energi sudah pada tahap serius. “Langkah mendesak diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan aktivitas ekonomi,” kata Marcos, seperti dikutip Bloomberg, Rabu, 25 Maret 2026.
Baca Juga: Tertekan Harga Avtur dan Kurs, Tarif Tiket Pesawat Diusulkan Naik
Langkah ini tergolong ekstrem. Terakhir kali Filipina menetapkan status darurat nasional terjadi pada 2020, saat pandemi Covid-19 memaksa pemerintah memberlakukan lockdown ketat. Kini, ancaman datang dari luar negeri—perang di Timur Tengah yang mengganggu jalur pasokan minyak global.
Filipina berada dalam posisi rentan. Negara ini mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya, sebagian besar dari kawasan Timur Tengah. Per 20 Maret 2026, cadangan minyak nasional hanya cukup untuk 45 hari. Dalam kondisi normal, angka itu masih aman. Namun, dalam situasi konflik berkepanjangan, margin tersebut menyempit cepat.
Dampaknya mulai terasa di sektor transportasi dan logistik. Marcos bahkan memperingatkan kemungkinan terburuk: pesawat berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar jet. “Sangat mungkin penerbangan terhenti,” ujarnya kepada Bloomberg Television.
Harga bahan bakar pun melonjak tajam. Sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, harga di SPBU naik lebih dari dua kali lipat. Berbeda dengan Indonesia atau Malaysia, Filipina tidak memiliki skema subsidi bahan bakar luas. Artinya, kenaikan harga langsung dirasakan konsumen dan pelaku usaha.
Untuk meredam dampak, pemerintah membentuk komite lintas kementerian yang bertugas memastikan ketersediaan energi dan kebutuhan pokok. Komite ini juga mengawasi distribusi bahan bakar, pangan, hingga obat-obatan, sekaligus menyiapkan dukungan bagi sektor yang terpukul.
Departemen Energi diminta mengatur penghematan dan mencegah penimbunan. Perusahaan energi milik negara diberi kewenangan mempercepat pengadaan, termasuk membayar uang muka kontrak di atas batas normal. Ini langkah tidak lazim, yang menunjukkan urgensi situasi.
Di sektor transportasi, pemerintah menyiapkan subsidi bahan bakar dan tarif, memperpanjang jam operasional kereta, serta menangguhkan sejumlah biaya, termasuk tol dan penerbangan. Kebijakan ini bertujuan menjaga mobilitas publik di tengah tekanan harga energi.
Sementara itu, pemerintah membuka jalur diplomasi energi. Filipina mulai berdiskusi dengan Cina dan Rusia untuk menambah pasokan bahan bakar. Langkah ini menunjukkan upaya diversifikasi sumber energi, meski dalam jangka pendek opsinya terbatas.
Kementerian lain bergerak paralel. Bantuan sosial dipercepat, pengawasan harga diperketat, dan pemerintah menyiapkan skema pemulangan pekerja migran dari Timur Tengah jika konflik meluas. Risiko geopolitik tidak hanya berdampak pada energi, tetapi juga pada jutaan warga Filipina di luar negeri.
Meski demikian, pemerintah tidak menyebut rencana menahan harga bahan bakar. Tanpa intervensi harga, tekanan inflasi berpotensi meningkat. Sektor transportasi, manufaktur, dan pangan menjadi yang paling rentan.
Langkah Filipina ini menempatkannya di garis depan respons krisis energi global. Sejumlah negara memang telah melepas cadangan strategis atau menyiapkan anggaran tambahan. Namun, penetapan darurat nasional memberi sinyal tingkat urgensi yang lebih tinggi—sekaligus memperlihatkan keterbatasan ruang kebijakan. Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun, kecuali dicabut lebih awal. BLOOMBERG
Baca Juga: Ketegangan Masih Terjadi di Selat Hormuz, Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Kepri Aman
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
