BATAM (gokepri) – Pengurus akar rumput PDI Perjuangan Kota Batam memprotes dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana saksi pemilu, termasuk isu pemotongan hingga 20 persen. Mereka mendatangi Kantor DPD PDIP Batam, Sabtu (13/12), menuntut pergantian Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).
Aksi itu diikuti pengurus ranting dan anak ranting dari enam pengurus anak cabang (PAC): Sagulung, Sekupang, Bengkong, Batuaji, Sei Beduk, dan Sibeluk. Mereka menilai struktur paling bawah partai tidak pernah menerima laporan resmi soal dana saksi, meski menjadi ujung tombak kerja pemenangan di lapangan.
Ketua Ranting PDIP Sagulung, Silvester, mengatakan persoalan utama terletak pada tertutupnya informasi pengelolaan dana saksi pemilu. Menurut dia, para saksi bekerja seharian penuh saat pemilu legislatif dan pilkada, tetapi tidak menerima pembayaran secara utuh.
“Kami ingin tahu berapa dana yang diterima, berapa yang dibayarkan, dan ke mana sisanya. Selama ini tidak ada laporan. Bahkan ada pemotongan 20 persen tanpa penjelasan,” kata Silvester.
Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir tidak pernah ada laporan resmi yang sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Padahal, kata dia, struktur bawah membutuhkan kejelasan agar kerja politik mereka terukur dan tidak menimbulkan kecurigaan internal.
“Kami tidak menuntut laporan langsung ke kami, tapi informasi itu harus sampai ke bawah. Jangan sampai ranting dan anak ranting seperti kehilangan induk,” ujarnya.
Selain soal dana, Silvester menyoroti minimnya komunikasi dari pengurus di atas. Ia mengatakan pengurus ranting kerap hanya dihubungi ketika ada kegiatan tertentu, tanpa penjelasan lanjutan atau evaluasi kerja.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Nuryanto, menyatakan telah menerima seluruh aspirasi tersebut. Ia menegaskan mekanisme organisasi harus tetap dijalankan sesuai aturan partai.
“Untuk konsolidasi, ada mekanisme yang harus ditempuh melalui rapat pleno PAC. Proses di tingkat DPC sudah selesai, sehingga sebagai struktur partai kita wajib taat aturan,” kata Nuryanto.
Terkait dana saksi, Nuryanto memastikan anggaran seluruh saksi di Kota Batam dikelola BSPN dan telah disalurkan sesuai ketentuan. Ia mengklaim DPC memiliki bukti penyaluran dana tersebut.
“Kalau ada saksi yang merasa belum dibayarkan, silakan datang ke DPC untuk klarifikasi. Bukti-buktinya ada. Jadi tidak ada masalah,” ujarnya.
Dana Bantuan Partai
Persoalan transparansi keuangan tidak hanya muncul dalam isu dana saksi. Sejumlah kader PDIP di Kecamatan Bengkong juga mempertanyakan penggunaan dana bantuan partai yang bersumber dari APBD melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), terutama terkait pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDIP yang digelar di sebuah hotel di Batam.
Ketua Ranting PDIP Kelurahan Tanjung Buntung, Bangun, mengatakan hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai maupun dana APBD tersebut.
“Pada Konfercab kemarin, tidak ada penjelasan yang transparan soal keuangan. Padahal sebelumnya, saat Konferda, laporan keuangan disampaikan rinci oleh ketua, sekretaris, dan bendahara,” kata Bangun.
Ia menilai pelaksanaan Konfercab di tingkat DPC tidak berjalan sesuai mekanisme. Usulan dari PAC yang berasal dari ranting dan anak ranting, menurut dia, tidak disampaikan secara terbuka dalam forum.
“Pandangan umum dan laporan pertanggungjawaban seharusnya dibacakan. Karena tidak dilakukan, kami menduga ada rekayasa dalam proses Konfercab,” ujarnya.
Bangun juga menyoroti dana pembinaan partai politik dari APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar. Menurut dia, dana tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kaderisasi jika dikelola secara transparan.
“Kalau terbuka, dana ini bisa berdampak positif. Tapi laporan penggunaannya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain soal keuangan, Bangun mengungkap adanya dinamika dalam pembentukan struktur kepengurusan DPC. Ia menyebut tiga dari empat anggota tim formatur menolak penunjukan Ernawati sebagai sekretaris DPC, namun penolakan itu tetap diabaikan.
“Karena dipaksakan, muncul aksi spontan sebagai bentuk mosi tidak percaya,” ujarnya.
Menurut Bangun, aksi kader tersebut merupakan ekspresi kepedulian terhadap partai. Ia menegaskan kekuatan PDI Perjuangan bertumpu pada soliditas pengurus dari tingkat anak ranting hingga PAC.
Baca Juga: Soerya Respationo Kembali Pimpin PDIP Kepri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
