BATAM (gokepri) – Kota Batam masih kekurangan guru. Dari 367 orang yang baru saja menerima SK pengangkatan PPPK periode kedua formasi 2024, hanya enam di antaranya berasal dari tenaga pendidik.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengakui kebutuhan guru masih besar. Namun, kewenangan penentuan formasi ada di pemerintah pusat. “Kalau kami usulkan 50 orang, kadang disetujui hanya 10,” ujarnya, Jumat (26/9).
Menurut Amsakar, keterbatasan ini tidak hanya terjadi pada tenaga pendidik, tetapi juga tenaga medis seperti bidan dan apoteker. Formasi selalu menyesuaikan kemampuan APBN. Akibatnya, Pemko Batam terpaksa mencari jalur alternatif dengan merekrut lulusan sesuai bidang studi, misalnya matematika atau bahasa Inggris.
Selama ini kebutuhan guru ditutup lewat pengangkatan honorer, baik dari skema daerah maupun dana BOS. Namun opsi itu kini tertutup setelah skema honorer dihapus. “Kami harap Jakarta membantu, karena kebutuhan guru bersifat urgen,” kata Amsakar.
Kepala Dinas Pendidikan Batam Hendri Arulan menyebut kondisi ini kian sulit karena anggaran dan kewenangan sepenuhnya di tingkat pusat. Saat ini, masih ada 248 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. “Kalau ditanya apakah masih kurang guru di Batam, ya masih kurang,” ujarnya.
Hendri menjelaskan banyak lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan sudah tersertifikasi tetapi belum tertampung. Setelah masa pengangkatan honorer berakhir, pihaknya berencana membuka peluang lebih luas bagi lulusan PPG.
Kekurangan guru juga disoroti Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution. Ia memperkirakan kebutuhan mencapai 700 orang, dengan kekosongan terbesar di tingkat SMP. Berdasarkan proyeksi, Batam memerlukan sekitar 1.500 guru hingga 2030 untuk mencapai rasio ideal satu guru mengajar sepuluh siswa.
Baca Juga: Seleksi Guru PPPK di Batam, Pengabdian Belasan Tahun Tak Jadi Jaminan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
