JAKARTA (gokepri) — Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi di Batam.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari kerja sama Kemenkumham dengan 29 kementerian dan lembaga setingkat kementerian, berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Penandatanganan ini bertujuan membangun kerja sama antarlembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat, serta memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga demi mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas. Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam acara tersebut.
“Melalui penandatanganan MoU ini, kita berharap kepastian hukum bisa lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi maupun ekonomi di Kota Batam,” ujar Purwiyanto seusai acara.
Ia menuturkan, kolaborasi Kemenkumham dan BP Batam akan mempermudah berbagai urusan hukum dan regulasi bagi investor. Dengan mekanisme dan panduan kerja sama dari Kemenkumham, Purwiyanto meyakini Batam dapat menjadi destinasi unggulan investasi terbaik di Indonesia.
“Melalui MoU ini pula, harapannya hal-hal yang kita kerjakan dari segi hukum akan lebih baik, lebih lancar dan aman. Sehingga kawan-kawan di teknis tidak terganggu energinya apabila urusan hukum serta regulasi bisa terselesaikan dengan baik,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, mengatakan kegiatan ini juga bertujuan strategis mewujudkan visi Indonesia Maju dan meningkatkan sinergi antarlembaga dengan Kemenkumham. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kerja sama memiliki landasan hukum yang kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini,” jelas Nico.
Baca Juga: Investasi Rp16 Triliun, Sinyal Positif Apple Bangun Pabrik di Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
