MEDAN (gokepri) – Industri hulu migas bukan hanya soal produksi minyak dan gas bumi. Industri ini juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.
Untuk memperkuat peran tersebut, SKK Migas Wilayah Sumbagut bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengadakan Rapat Kerja Kehumasan, Kelembagaan, dan Tanggung Jawab Sosial 2024.
Acara ini berlangsung di Medan dengan tema “Multiplier Effect Industri Hulu Migas sebagai Penguat Strategi Komunikasi dan Dukungan Sosial bagi Kelancaran Operasi (Social License to Operate)”.
Tema tersebut menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan harmonis antara industri hulu migas dan masyarakat demi mendukung kelancaran operasi.
Baca: Hemat Rp80 Triliun, Bahlil Ingin Gesit Menyambung Pipa Gas Bumi
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, mengatakan industri hulu migas memberikan dampak luas bagi perekonomian daerah. Dampaknya mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan efek berganda lainnya.
“Namun, semua ini tidak akan berjalan tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci utama untuk membangun social license to operate,” kata Rikky, Rabu 3 Desember 2024.
Rikky menjelaskan industri hulu migas merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak, dengan total kontribusi mencapai Rp5.045 triliun.
Tahun ini, Wilayah Sumbagut menargetkan pemboran 636 sumur, yang mencakup 61% dari target nasional. “Kegiatan pemboran ini harus mendukung percepatan produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan konsep multiplier effect atau efek berganda dalam industri hulu migas. Konsep ini merujuk pada dampak berantai dari aktivitas industri, yang tidak hanya menghasilkan minyak dan gas bumi tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Setiap 1 dolar yang diinvestasikan di industri ini dapat menghasilkan nilai tambah yang berlipat bagi perekonomian daerah. Ini menunjukkan pentingnya peran industri hulu migas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam rapat kerja ini, peserta mendapatkan penjelasan tentang beberapa konsep penting seperti Production Sharing Contract (PSC), Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Participating Interest (PI) 10%, serta pengembangan sumber daya manusia dan pengadaan rantai suplai.
Materi disampaikan oleh narasumber seperti A. Rinto Pudyantoro dari Universitas Pertamina, perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, BUMD PT Riau Petroleum, serta Divisi Teknis SKK Migas Pusat.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah pentingnya kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk membangun industri hulu migas yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Baca: Siapa Mau Bangun Jargas Rumah Tangga di Batam
“Melalui rapat kerja ini, kami berharap dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun industri hulu migas yang berkelanjutan. Kami juga mengapresiasi 18 KKKS di Wilayah Sumbagut yang turut terlibat,” ujar Rikky.
Adapun KKKS yang berpartisipasi antara lain PT PHR WK Rokan, Harbour Energy (Premier Oil Natuna Sea B.V., Premier Oil Tuna BV, & Premier Oil Andaman Ltd), EMP Energi Gandewa, Medco E&P Natuna Ltd, PT Pertamina Hulu Energi – NSO, EMP Energi Riau, PT Imbang Tata Alam, PT Bumi Siak Pusako, Texcal Energy Mahato Inc, PT SPR Langgak, Star Energy (Kakap) Ltd, PT Pertamina EP – Rantau Field, PT Pertamina EP – Pangkalan Susu Field, PT Pertamina EP – Lirik Field, Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd, PT APG Westkampar Indonesia, KUFPEC Indonesia (Anambas) B.V., dan West Natuna Exploration Ltd.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
