5 Hari, Satgas Tangani Ratusan Kasus Pidana Covid-19

Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan
Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan

Jakarta (gokepri.com) – Dalam kurun waktu lima hari, 3 sampai 7 Juli 2021, Satgas 6 Gakkum Operasi Aman Nusa II melakukan 208 penyelidikan kasus berkaitan dengan penanganan Covid-19. Penyelidikan dilakukan guna memastikan ketersediaan dan harga obat-obat serta tabung oksigen.

“Penyelidikan yang dilakukan ini sasarannya adalah toko-toko obat, apotek, distribusi obat, dan distribusi oksigen yang ada kaitannya dengan penanganan Covid-19,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (8/7/2021).

Ia menyebut untuk kasus tindak pidana sebanyak 18 kasus, tindak pidana ringan (tipiring) sebanyak 103 kasus, dan 3 kasus diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Pada 3 Juli 2021, ada tiga kasus yang diselidiki oleh Polda Banten, Polda Jawa Tengah dan Polda Riau.

“Untuk sidik tindak pidana ada satu kegiatan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat, ini terkait dengan pemalsuan surat rapid tes antigen yang seolah-olah dibuat laboratorium Editasiami,” ujarnya.

Sedangkan kasus tipiring dan kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice nihil.

Pada 4 Juli 2021, jelas Ahmad, ada 14 penyelidikan kasus yang di antaranya 5 di Polda Metro Jaya, 7 di Polda Banten, dan masing-masing 1 kasus di Polda DIY dan Polda Papua Barat.

“Penyidikan tindak pidana nihil. Tindak pidana ringan juga nihil dan restorative justice nihil,” ujarnya.

Kemudian, pada 5 Juli 2021, ada 30 penyelidikan yang di antaranya, 2 kasus ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, 2 kasus di Polda Metro Jaya, 9 kasus di Polda Banten, 8 kasus di Polda Jawa Barat, 2 kasus di Polda Jawa Tengah, dan 3 kasus di Polda Jawa Timur. Sedangkan masing-masing 1 kasus ditangani Polda Bali, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan dan Polda NTT.

Untuk penyidikan tindak pidana ada 4 kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, tentang wabah penyakit di empat lokasi yakni tempat spa, karaoke, kafe dan tempat usaha. Untuk tipiring nihil. Sedangkan 1 kasus diselesaikan Polda Metro Jaya melalui pendekatan restorative justice terkait keramaian di tempat pemancingan.

Pada 6 Juli 2021, ada 78 penyelidikan yang diantaranya, 2 kasus ditangani oleh Polda Metro Jaya, 8 kasus oleh Polda Banten, 23 kasus oleh Polda Jawa Barat, 6 kasus oleh Polda Jateng, dan 15 kasus oleh Polda Jawa Timur.

Kemudian, masing-masing 6 kasus ditangani Polda Bali dan Polda Jambi, 8 kasus oleh Polda Kalimantan Timur, dan masing-masing 1 kasus ditangani oleh Polda Sumsel, Polda NTB, Polda Sultra dan Polda Maluku.

Sedangkan penyidikan tindak pidana ada 7 kasus yang di antaranya 4 kasus ditangani oleh Polda Metro Jaya, 2 kasus Polda Jawa Tengah, dan 1 kasus ditangani Polda Banten. Untuk kasus tindak pidana ringan ada 76 kasus yang ditangani oleh Polda Jawa Barat.

Selanjutnya, pada 7 Juli 2021, ada 83 penyelidikan yang di antaranya, 5 kasus ditangani oleh Polda Metro Jaya, 7 Polda Banten, 13 Polda Jabar, empat Polda Jawa Tengah, 3 Polda DIY, 1 Polda Jatim, 17 Polda Bali, 7 Polda Sumut, 3 Polda Jambi, 2 Polda Kalbar, 2 Polda Sulawesi Tenggara dan 1 Polda Papua Barat.

“Kasus ini terkait dengan pelanggaran PPKM dan penimbunan obat dan tabung oksigen terkait penanganan Covid-19,” kata Ahmad.

Sedangkan untuk penyidikan tindak pidana ada 6 kasus yang diantaranya, 4 kasus ditangani Polda Metro Jaya dan masing-masing 1 kasus ditangani Polda Jateng dan Polda Sumut.

Menurut Ahmad, kasus ini terkait dengan pelanggaran yang diatur oleh pasal 215 KUHP Undang Undang tentang wabah penyakit, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang darurat nomor 12 tahun 1951. Salah satunya adalah kasus penghadangan petugas penjemput pasien Covid-19 di wilayah Jawa Tengah. Tersangka menghadang petugas dengan senjata tajam.

Kemudian untuk tindak pidana ringan ada 27 kasus di antaranya, di Polda Jawa Barat 26 kasus dan Polda Banten 1 kasus. “Ini terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 dan peraturan Gubernur Banten No 1 tahun 2021,” tuturnya.

Sedangkan untuk restorative justice ada 2 kasus yang dilakukan Polda Metro Jaya di antaranya penutupan tempat pemancingan dan tempat kegiatan panti pijat. (wan)

BAGIKAN