40 Persen Warga Batam Belum Punya Rumah, Evaluasi Tapera demi Atasi Backlog

19 Bank FLPP rumah subsidi
Pekerja mengaduk semen di perumahan di Tajur Halang, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. (foto: Reuters)

BATAM (gokepri) – DPD REI Khusus Batam menyebut sebanyak 40 persen warga Batam masih belum memiliki rumah. Program wajib iuran Tapera dinilai perlu dikaji ulang agar efektif mendorong penyediaan rumah bagi pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam meragukan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan berlaku 2027 mampu menyelesaikan persoalan backlog perumahan.

Baca:

“Saya tidak mengatakan Tapera itu tidak bagus, tapi pola dan cara penerapannya perlu dievaluasi ulang. Bagi pengembang, program ini pasti menguntungkan karena pasar akan semakin luas dengan bertambahnya rumah subsidi,” ujar Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan, Senin (10/6/2024) di Griya REI Batam.

Robinson memaparkan sejumlah faktor yang mendasari keraguannya terhadap efektivitas Tapera dalam mengatasi backlog perumahan.

Pertama, terkait dengan perbankan. Menurut Robinson, meskipun Tapera merupakan program pemerintah, belum tentu perbankan akan mempermudah proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi peserta Tapera.

“Banyak pekerja di Batam yang berstatus kontrak. Saat ini, hanya sekitar dua atau tiga bank yang menerima KPR untuk karyawan kontrak. Kami selalu mendorong agar perbankan mempermudah akses KPR bagi pekerja kontrak. Namun, hingga saat ini, kebijakan perbankan belum mendukung penerapan Tapera,” jelasnya.

Meskipun Tapera nantinya dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah, proses verifikasi di perbankan diprediksi tetap akan selektif. “Jika prosesnya masih selektif, maka dikhawatirkan akan terjadi penumpukan dana. Saya sarankan perbankan menyederhanakan persyaratannya, meskipun pasti ada risikonya. Toh ada dana yang menalangi. Tapi, pertanyaannya adalah apakah prosesnya bisa semudah itu?” tuturnya.

Kedua, terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana. Robinson mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana masih rendah. Hal ini mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana publik, seperti kasus korupsi Asabri dan Taspen.

Tapera sendiri dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera yang didirikan pada tahun 2016. Mengelola dana yang kabarnya mencapai ratusan triliun rupiah tentu membutuhkan manajemen yang profesional dan transparan. Namun, karena minimnya bukti nyata, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini masih belum tinggi.

“Pola dan pengelolaan Tapera perlu dikaji ulang. Program ini bisa membantu, tetapi untuk saat ini belum menjadi solusi yang tepat. Perjalanannya masih panjang. Di Singapura dan Malaysia, program serupa berhasil karena setiap warga negara bergotong royong untuk mengatasi backlog perumahan. Di Indonesia, hal ini tampaknya belum bisa diterapkan,” tuturnya.

Robinson juga menyarankan agar dilakukan proses seleksi untuk menentukan pekerja mana yang gajinya dapat dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera. “Bagi pekerja dengan gaji UMK, tentu pemotongan ini akan sangat memberatkan. Secara niat dan tujuan, Tapera memang bagus, tetapi pola dan pengelolaannya masih perlu dikaji ulang,” tegasnya.

Senada dengan REI Batam, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam juga menolak penerapan iuran Tapera oleh pemerintah pusat. “Apindo Batam menilai aturan Tapera terbaru semakin menambah beban baru, baik bagi pemberi kerja maupun pekerja,” kata Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid.

Saat ini, beban pungutan yang ditanggung pemberi kerja telah mencapai 18,24%-19,74% dari penghasilan pekerja. Beban ini terdiri dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berdasarkan UU No. 3/1999 ‘Jamsostek’) yang meliputi Jaminan Hari Tua (3,7%), Jaminan Kematian (0,3%), Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%), Jaminan Pensiun (2%), Jaminan Sosial Kesehatan (berdasarkan UU No. 40/2004 ‘SJSN’) berupa Jaminan Kesehatan (4%), dan Cadangan Pesangon (berdasarkan UU No. 13/2003 ‘Ketenagakerjaan’) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8%. Beban ini semakin berat dengan adanya depresiasi Rupiah dan melemahnya permintaan pasar. BISNIS.COM

Cek Berita dan Artikel yang lain diĀ Google News

BAGIKAN