Jakarta (gokepri) – Warga negara asing (WNA) hanya diwajibkan menunjukkan paspor untuk bisa membeli hunian di Indonesia. Syarat sudah dimudahkan namun sejauh ini kepemilikan hunian oleh WNA masih rendah.
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, kemudian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Selain itu regulasi lainnya yang telah diterbitkan adalah Keputusan Menteri ATR/KBPN No.1241 /SK-HK.02/IX/2022 Tahun 2022 Perolehan dan Harga RumahvTinggal/Hunian Orang Asing.
Berdasarkan regulasi-regulasi tersebut, orang asing yang berhak memiliki hunian merupakan orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan demikian, melalui ketentuan ini cukup dengan paspor atau visa maka orang asing dapat memiliki properti di Indonesia. hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya di mana kita meminta juga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) terlebih dahulu, namun sekarang terkait kepemilikan hunian bagi orang asing maka KITAS dan KITAP-nya nanti diberikan setelah orang asing itu membeli atau mendapatkan properti di Indonesia,” kata ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dalam acara Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian Untuk Orang Asing di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan kepemilikan hunian dan properti oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia dapat meningkatkan daya saing Indonesia.
“Pemerintah yakin dengan kehadiran warga negara asing yang melakukan aktivitas di Indonesia bisa meningkatkan daya saing Indonesia,” ujar dia.
Dia mengatakan kondisi saat ini Indonesia masih tertinggal dalam realisasi kepemilikan hunian bagi warga negara asing, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut datanya, pembelian hunian oleh WNA sepanjang 2017-2023 tersebar di 13 provinsi. WNA lebih memilih hunian di Jakarta, Bali dan Batam.
Hanya sekitar 200 WNA yang membeli hunian di Indonesia selama priode itu dan 36 kepemilikan WNA yang terdaftar pada 2023. “Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik pangsa pasar asing, karena Indonesia memiliki pasar yang sangat besar dan panorama alam yang sangat indah terutama di tiga destinasi yakni Jakarta, Batam dan Bali,” katanya.
Dengan membuka pasar seluas-luasnya, terutama kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentunya membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan multiplier effect bagi peningkatan perekonomian nasional.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana melakukan perubahan atau reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja sebagai instrumen untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi.
“Kementerian ATR BPN yang memiliki tugas di bidang agraria dan pertanahan mendukung upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan kepemilikan hunian bagi warga negara asing, baik hunian yang bersifat tapak maupun hunian vertikal,” kata Suyus Windayana.
Baca Juga:
- Syarat Second Home Visa bagi WNA: Punya Uang Rp2 M di Bank atau Beli Properti Mewah
- Batam Sambut Positif Aturan WNA Boleh Miliki Properti
- INVESTASI PROPERTI: Prospek Batam Tetap Cerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: Antara
