BATAM (gokepri) – Tokoh adat dan masyarakat Pulau Galang menolak rencana relokasi kampung mereka. Pulau Galang telah diserahkan ke swasta untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi. Pemerintah harus segera musyawarah.
Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatang (Keramat) Rempang Galang Gerisman Ahmad, 64 tahun, menilai pemerintah dan pengembangan Rempang oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) tidak memiliki itikad baik untuk musyawarah dengan warga. “Tidak ada negosiasi dengan kami. Duduk bersama saja belum pernah. Kami harapkan pemerintah mau musyawarah,” kata dia, Jumat 12 Mei 2023.
Ia menjelaskan Kampung Tua adalah berkat dari leluhur yang harus dijaga. Tokoh adat dan warga lainnya menolak adanya relokasi. Ia mengungkap ada 16 kampung tua atau permukiman warga asli sejak 1834. “Para leluhur kami yang buka 16 titik kampung tua ini. Berjuang juga melawan penjajah dengan persenjataan yang ada. Mari duduk untuk mencari solusi, musyawarah untuk mufakat,” kata dia.
Baca Juga: PENGEMBANGAN REMPANG: Kepala BP Batam Minta Investor Rekrut Pemuda Lokal
Hingga saat ini, menurut Gerisman, pemerintah belum ada menemui warga, membicarakan terkait rencana pengembangam daerah mereka. Padahal warga sudah mengundang Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk duduk bersama. “Pemerintah belum menjelaskan hal apapun ke kami. Pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan. Pemerintah pelayanan rakyat. Pemodal juga memohon kepada pemerintah. Jangan dibenturkan satu sama lain,” kata dia.
Menurut dia, izin pengembangan ini merupan wewenang pemerintah. Ia menyesalkan izin yang diberikan juga masuk di tengah pemukiman warga. “Masa di atas masyarakat? Makanya saya undang ke acara ini mereka tidak hadir. Enggak berani datang. Kalau berani ambil keputusan datang ke masyarakat. Tanggung jawab,” kata dia.
Menurutnya, dari rencana 17 ribu hektare yang akan dikembangkan PT MEG, hanya 1.000 hektare yang ada penduduknya. “16 kampung yang kami tuntut paling luas 1.000 hektare. Paling hanya 5 persen dari 17 ribu ini. Kalau saya mungkin beberapa tahun lagi sudah meninggal. Apa yang saya lakukan saat ini untuk anak cucu saya,” kata dia.
Ia juga mengatakan investor sendiri juga sudah berjanji pada mereka, akan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan pendidikan terakhir. Ia berharap, ini bukan sekadar janji, tapi sesuatu yang nanti bisa direalisasikan. Menurutnya perlu ada perjanjian hitam di atas putih dengan kekuatan hukum untuk mengikat janji investor tersebut.
“Tidak seperti pemerintah. Selalu mengumumkan investasi masuk, lapangan pekerjaan ada, kejahatan menurun. Namun, kami hanya jadi kuli sampai mati. Kami juga ingin jadi pengusaha,” kata dia.
Sementara, Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menghadiri acara halal bihalal bersama masyarakat Rempang-Galang.
Bersamaan dengan permintaan maaf tersebut, Muhammad Rudi berharap bisa segera melakukan halal bihalal secara langsung bersama masyarakat Rempang-Galang. “Sekali lagi, salam bagi seluruh masyarakat Rempang-Galang, Insya Allah pada kesempatan lain kita segera bersilaturahmi secara langsung,” ujarnya melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.
Ariastuty menjelaskan Kepala BP Batam Muhammad Rudi tidak bisa menghadiri acara halal bihalal tersebut karena undangan halal bihalal yang tidak tersampaikan. Ia melanjutkan, Kepala BP Batam Muhammad Rudi tentunya akan sangat senang bisa hadiri halal bihalal dengan masyarakat Rempang-Galang.
“Dalam waktu dekat, karena keinginan yang kuat dari Kepala BP Batam untuk bertemu dengan masyarakat Rempang-Galang, kami akan aturkan agenda khusus untuk ini,” imbuhnya.
Untuk itu, Ariastuty meminta masyarakat Kota Rempang-Galang tetap bisa saling kompak dan mendukung program BP Batam dalam pembangunan. Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu hoaks yang mengandung unsur negatif.
Baca Juga: Investasi Jumbo di Rempang Dimulai, 17 Ribu Hektare dan Serap 300 Ribu Pekerja
Penulis: Engesti
