Upah Rp109 Juta Belum Dibayar, Buruh Pemecah Batu Mengadu ke Serikat Pekerja

anambas
Buruh batu di Anambas. Foto: gokepri/Wisnu Een

Anambas (gokepri) – Lebih dari sebulan, Sama’ut, seorang buruh pemecah batu di Anambas, menanti upah senilai Rp109 juta yang belum dibayarkan. Hasil keringatnya di tiga proyek, sebagian bersama dua rekannya, terkatung-katung. Melibatkan seorang anggota DPRD terpilih.

Berulang kali Sama’ut menghubungi Yudi, anggota dewan terpilih Dapil II Anambas, untuk meminta kejelasan. Yudi menjanjikan pembayaran dengan alasan menunggu pencairan dana dari pemerintah daerah. Namun, janji itu tinggal janji. “Uang itu hak saya. Saya orang kecil, janganlah keringat saya dibayar seperti ini,” keluh Ma’ut, sapan Sama’ut, Jumat 25 Mei.

Baca Juga:

Gara-gara upahnya tak dibayar, Mas’ut sampai tak bisa pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Lebaran di Madura, Jawa Timur. Sebagai buruh pemecah batu, ia memasok batu kepada kontraktor. Jumlahnya sebanyak 632 kubik dengan nilai pembayaran Rp109 juta.Pekerjaan selesai September 2023 dan harusnya pembayaran pun selesai karena sistem borongan.

Mas’ut mengaku tidak tahu nama perusahaan yang terlibat dalam permasalahan ini. Namun sepengetahuannya, material batu miring miliknya itu digunakan untuk pekerjaan di Jalan Air Bini, Masjid Agung, atau Jalan SP 2 Tarempa.

Frustrasi, Mas’ut lalu meminta bantuan Tengku Azhar, Ketua Harian Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kepri.

Tengku Azhar pun menghubungi Yudi, dan Yudi kembali menjanjikan pembayaran dengan tempo waktu hingga dana dinas dibayarkan. Tapi, janji itu kembali sirna. “Dia menyanggupi untuk membayar. Namun hingga saat ini belum ada kepastian,” ungkap Azhar.

Kasus serupa juga dialami Suhaini, seorang ibu rumah tangga pemilik usaha makanan di Desa Matak, Kecamatan Kute Siantan. Sewa rumah dan orderan makanan untuk para pekerja proyek aspal senilai Rp17 juta belum dibayarkan oleh kontraktor yang diduga terkait dengan Yudi.

Lewat pesan WhatsApp, Suhaini menjelaskan ia berurusan dengan seseorang bernama Yono. Padahal ia tahu proyek tersebut milik pejabat DPRD Anambas. “Itu proyek Ibu Hasnidar, Ketua DPRD Anambas dan orang tua Yudi,” sebut Suhaini. “Saya sudah menghubungi mereka berdua untuk menyelesaikan pembayaran, alasannya tunggu Termin terus.”

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Anambas, Asep Bambang, mengakui bahwa dana yang dimaksud Yudi memang belum dibayarkan. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi alasan bagi kontraktor untuk menunda pembayaran gaji pekerja.

“Memang ada beberapa Termin yang belum dibayarkan tapi seharusnya perusahaan yang mendapatkan proyek punya modal (dana cadangan) untuk menyelesaikan urusan internal dalam pekerjaannya,” ungkap Asep.

Gokepri mencoba meminta tanggapan dari beberapa anggota DPRD Anambas, namun banyak yang enggan berkomentar. Hingga berita ini diturunkan, Yudi belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya. Gokepri masih berusaha untuk mendapatkan klarifikasi.

Penulis: Wisnu Een

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BAGIKAN