JAKARTA (gokepri) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan penghematan 50% pada anggaran perjalanan dinas ASN mulai November 2024. Kebijakan ini bagian dari arahan Prabowo untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan baru.
Surat edaran Sri Mulyani juga tertuju untuk para menteri dan kepala lembaga untuk menghemat anggaran dengan memangkas perjalanan dinas ASN setidaknya 50% mulai 7 November 2024.
Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tidak menjelaskan alasan spesifik atau tujuan dari pemotongan ini. Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata, juga tidak memberikan komentar saat ditanya oleh Bisnis terkait kebijakan tersebut.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa penghematan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari dukungan anggaran bagi pemerintahan baru.
“Ini transisi pemerintahan kan tidak mudah karena ada transisi kelembagaan baru. Kemudian ada juga nanti bagaimana APBN yang didesain tahun ini untuk tahun depan juga harus bisa support program-program prioritas Bapak Presiden,” ujar Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (12/11/2024).
Baca: Batam Alokasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk 987 Sekolah
Susiwijono menambahkan, arahan untuk efisiensi perjalanan dinas bukan hal baru; penghematan seperti ini sudah beberapa kali diminta sebelumnya. Menurutnya, pemangkasan anggaran perjalanan dinas di kuartal terakhir 2024 ini tidak akan mempengaruhi kinerja belanja pemerintah secara signifikan karena yang dihemat bukan belanja modal.
Belanja barang modal pemerintah, terutama yang dilakukan pada akhir tahun, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 2024.
“Perkembangan APBN ini akan menjadi satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan tadi mendorong keberhasilan program-program prioritas yang sudah dicanangkan Bapak Presiden,” lanjut Susiwijono.
Baca: Komisi VI DPR Setujui Anggaran BP Batam 2025 Rp1,99 Triliun
Para ekonom menilai kebijakan penghematan ini sebagai strategi untuk mengamankan anggaran tahun depan, mengingat kebutuhan belanja yang kian meningkat.
Selain itu, bertambahnya jumlah kementerian, lembaga, menteri, dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih turut menambah kebutuhan anggaran.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, menganggap langkah efisiensi ini wajar untuk mencegah lonjakan biaya, terutama dengan adanya program baru dan program lama seperti BPJS.
“Ini bentuk efisiensi untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, belum lagi bicara program baru di pemerintah Prabowo. Belum lagi program-program lama seperti BPJS,” tuturnya, Selasa (12/11/2024).
Baca: Prabowo Ucapkan Selamat Kepada Donald Trump, Berikut Isi Percakapannya
Kementerian Keuangan kini merancang APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo, termasuk program Quick Win yang membutuhkan Rp121 triliun.
Meskipun porsi anggaran sudah diatur, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan APBN 2025 masih kekurangan sekitar Rp300 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pemerintah.
“2025 itu pertumbuhan [ekonomi] minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncataan untuk ngejar 6%—7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ungkapnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Rabu (9/10/2024). BISNIS INDONESIA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
