Setelah Jabatan Pj Wali Kota Dicopot, Pemeriksaan Hasan Berlanjut

hasan ditetapkan tersangka
Pj Walikota Tanjungpinang Hasan saat ditemui di depan rumah dinasnya usai penetapan tersangka kasus pemalsuan surat lahan. Foto: Gokepri.com/Engesti

Tanjungpinang (gokepri) – Setelah dicopot dari jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan harus menjalani pemeriksaan oleh Polres Bintan terkait dugaan pemalsuan surat kepemilikan lahan.

Polres Bintan telah melayangkan surat pemanggilan kepada mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tersebut. Kasi Humas Polres Bintan, Iptu Misyamsu Alson, mengatakan Hasan dijadwalkan hadir untuk pemeriksaan paling lambat Jumat, 7 Juni 2024. “Hari Jumat. Kami akan lakukan kepada pemanggilan ke mantan PJ karena tenggat waktu sampai tanggal 3,” kata Alson, Selasa (4/6/2024).

Baca Juga:

Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya Hasan beralasan belum menerima surat pemanggilan. “Bisa, kalau dua kali panggilan tidak hadir atau tanpa keterangan maka akan kami jemput paksa,” tuturnya.

Sementara itu, berkas perkara tahap pertama untuk dua tersangka lain dalam kasus ini telah dikirimkan ke Kejaksaan dan dikembalikan untuk dilengkapi. “Mereka ini saling berkaitan dan saling menjadi saksi dalam perkaranya masing-masing. Untuk jadwalnya penyidik yang tentukan,” pungkas Alson.

Untuk diketahui, Kepolisian Resor Bintan, Kepulauan Riau, menetapkan Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Hasan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat kepemilikan lahan. Kasus itu terjadi pada 2014-2016 saat Hasan menjabat Camat Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Penetapan tersangka pada 19 April 2024.

Kepala Polres Bintan Ajun Komisaris Besar Riky Iswoyo, pada pertengahan April menyatakan, polisi telah menetapkan tiga orang dengan inisial H, R, dan B menjadi tersangka pemalsuan surat kepemilikan lahan. Riky membenarkan bahwa inisial H yang dimaksud adalah Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Hasan.

Hasan dilaporkan oleh PT Expasindo karena diduga memalsukan surat kepemilikan lahan seluas 2,6 hektar. Kasus itu terjadi pada 2014-2016 saat Hasan masih menjabat Camat Bintan Timur.

Hasan dijerat dengan Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 264 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasan terancam paling lama 8 tahun penjara.

Selain menjabat Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Kepri. Andri Rizal sudah dilantik pada pekan lalu untuk menggantikan Hasan sebagai Penjabat Wali Kota Tanjungpinang.

Pada 2 April 2024, Hasan menjalani pemeriksaan selama tujuh jam di Polres Bintan. Kepada wartawan, ia menyatakan dicecar 33 pertanyaan oleh para penyidik. PT Expasindo memiliki lahan seluas 100 hektar di Kelurahan Sei Lekop. Perusahaan tersebut melaporkan tanah mereka di lahan itu seluas 2,6 hektar dialihkan kepada warga tanpa prosedur yang semestinya. Hasan dituding menandatangani sejumlah dokumen terkait pengalihan kepemilikan tanah.

Menurut Hasan, persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan antara PT Expasindo dan warga sudah coba diselesaikan dengan mediasi, tetapi menemui jalan buntu.

Penulis: Engesti Fedro

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

 

BAGIKAN