Pemerintah merespons kritik perjalanan luar negeri Presiden. Sekretaris Kabinet menilai capaian diplomasi perlu dilihat secara utuh.
JAKARTA (gokepri) — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab kritik mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal terkait lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Teddy menyampaikan klarifikasi itu karena menilai kritik terhadap biaya, frekuensi kunjungan, dan jumlah rombongan tidak boleh mengabaikan hasil diplomasi yang telah dicapai pemerintah.
Respons tersebut disampaikan Teddy melalui tayangan resmi Sekretariat Kabinet yang diunggah ke berbagai media sosial, Senin (1/6/2026). Dalam penjelasannya, ia mengaku menghargai masukan yang disampaikan Dino, tetapi meminta publik melihat keseluruhan hasil dari kebijakan luar negeri Presiden.
Baca Juga: Wacana Tarif Selat Malaka Surut di Tengah Kritik
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” ujar Teddy.
Kritik Dino sebelumnya menyasar sejumlah aspek lawatan luar negeri Presiden. Ia menyoroti biaya perjalanan, jumlah rombongan yang ikut, transparansi jadwal kunjungan, hingga frekuensi kunjungan Presiden ke berbagai negara dalam kurun satu setengah tahun terakhir.
Salah satu isu yang mendapat perhatian ialah besarnya biaya perjalanan luar negeri Presiden. Menanggapi hal itu, Teddy menegaskan biaya tambahan di luar anggaran negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo.
“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Selain soal biaya, Teddy juga menjawab kritik mengenai jumlah rombongan yang menyertai Presiden dalam setiap kunjungan luar negeri. Menurut dia, jumlah rombongan saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.
Ia menyebut pada masa pemerintahan terdahulu jumlah rombongan bisa melebihi 120 orang dalam satu perjalanan. Adapun pada era Presiden Prabowo, jumlah rombongan dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.
Penjelasan berikutnya menyangkut alasan Presiden cukup sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut Teddy, situasi global yang terus berubah menuntut Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra strategis.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan internasional yang masih berlangsung, seperti perang di Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan situasi di Palestina. Dalam kondisi tersebut, hubungan yang kuat dengan para pemimpin dunia dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia.
“Setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan,” ujar Teddy.
Menurut dia, hubungan antarnegara tidak dapat dibangun secara mendadak ketika krisis muncul. Hubungan tersebut memerlukan komunikasi yang berkelanjutan dan kepercayaan yang dibangun dalam jangka panjang.
Karena itu, Teddy menolak anggapan bahwa lawatan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial.
“Perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin. Itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan atau seremonial,” katanya.
Untuk mendukung argumentasinya, Teddy memaparkan sejumlah capaian yang menurut pemerintah merupakan hasil dari diplomasi Presiden Prabowo. Salah satunya ialah bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS yang dinilai memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia.
Teddy juga menyinggung perkembangan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Menurut pemerintah, kesepakatan tersebut ditargetkan berlaku pada 2027 dan membuka peluang tarif nol persen bagi sejumlah produk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa.
Di sektor ekonomi, Teddy mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mencatat investasi masuk ke Indonesia mencapai Rp 2.430 triliun dalam satu setengah tahun terakhir.
Selain itu, kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan pada Mei 2026 disebut menghasilkan komitmen investasi baru senilai Rp 575 triliun.
Pemerintah juga mengaitkan diplomasi luar negeri Presiden dengan kerja sama di bidang pertahanan. Menurut Teddy, Indonesia memperkuat alat utama sistem persenjataan melalui kerja sama dengan sejumlah negara mitra, termasuk Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, dan Inggris.
Manfaat lain yang disebut pemerintah ialah kerja sama dengan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Teddy menilai hubungan yang baik antara kedua negara mendukung pelayanan bagi jamaah Indonesia.
Ia juga menyinggung dukungan Indonesia untuk Palestina melalui pengiriman bantuan kemanusiaan dan penyediaan beasiswa bagi mahasiswa Palestina.
Terkait usulan Dino agar jadwal lawatan Presiden diumumkan lebih awal kepada publik, Teddy menjelaskan bahwa agenda Presiden terdiri atas kegiatan yang sudah terjadwal dan agenda yang menyesuaikan perkembangan situasi internasional.
Menurut dia, forum tahunan seperti KTT ASEAN, KTT G20, KTT APEC, KTT BRICS, dan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memiliki jadwal tetap. Namun, sejumlah kunjungan lain harus menyesuaikan kebutuhan diplomasi yang berkembang dari waktu ke waktu.
Teddy menambahkan, penentuan prioritas kunjungan dan pertemuan dengan kepala negara lain menjadi kewenangan Presiden bersama Menteri Luar Negeri. Tidak semua komunikasi diplomatik harus diumumkan kepada publik karena sebagian berlangsung melalui jalur komunikasi yang berbeda.
Di akhir penjelasannya, Teddy kembali menegaskan bahwa pemerintah menerima kritik sebagai bagian dari demokrasi. Namun, ia meminta publik menilai lawatan luar negeri Presiden tidak hanya dari biaya dan frekuensi kunjungan, tetapi juga dari manfaat yang diklaim telah dihasilkan bagi Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Lantik Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
