BATAM (gokepri) – Batam segera memiliki Sekolah Rakyat khusus bagi anak-anak keluarga kurang mampu yang didukung penuh pemerintah pusat. Program sekolah berasrama ini akan menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan hingga tempat tinggal.
Sekolah Rakyat ini sebagai upaya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera. Sekolah ini diprioritaskan untuk anak-anak yang terdata dalam desil 1, 2, dan 3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini sedang diperbarui oleh Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Pendidikan Batam, Tri Wahyu, menjelaskan program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif lintas kementerian. Kementerian Sosial memegang peranan utama, sementara Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta perangkat daerah akan tergabung dalam tim pelaksana sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
“Untuk penyediaan lahan, saat ini kami masih menunggu kesiapan dan kesepakatan tim. Ada beberapa alternatif lahan yang sedang dikaji, antara lain di kawasan Nongsa, Setokok, dan Tanjung Banun,” ungkap Tri Wahyu, Senin (21/4).
Menurutnya, lahan yang dibutuhkan minimal seluas lima hektare dan harus dalam kondisi siap bangun. “Pematangan lahan harus dilakukan terlebih dahulu. Jika belum siap, kemungkinan pembangunan fisik belum bisa dilaksanakan tahun ini,” imbuhnya.
Dinas Pendidikan juga berencana menyiapkan tenaga pendidik dari kalangan guru penggerak. Namun, tantangan yang ada adalah kebijakan moratorium rekrutmen guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang belum dicabut. “Ini harus kami petakan. Saat ini saja, di sekolah reguler kita masih kekurangan guru. Maka penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan harus menjadi perhatian serius,” kata Tri Wahyu.
Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama atau boarding school untuk menjamin seluruh kebutuhan siswa terpenuhi, termasuk biaya pendidikan, gizi, tempat tinggal, hingga pengasuhan oleh tim khusus. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian anak-anak setelah menyelesaikan pendidikan. Jenjang pendidikan yang direncanakan meliputi SD, SMP, dan SMA. Lahan seluas lima hektare dinilai mencukupi untuk membangun fasilitas seluruh jenjang tersebut, namun kebutuhan lahan bisa bertambah jika Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga akan didirikan.
Tri Wahyu menekankan pelaksanaan program ini masih dalam tahap sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami tidak ingin terburu-buru. Harus bijak melihat urgensinya di Batam. Apalagi saat ini pemerintah kota sudah banyak membantu masyarakat lewat penyediaan sekolah negeri, subsidi Sumbangan Biaya Pendidikan (SBP), dan pengadaan seragam sekolah,” jelasnya.
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan saat ini tengah berdiskusi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepri untuk menindaklanjuti komitmen daerah terhadap pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah Kota Batam juga diminta untuk melakukan pendataan jumlah anak yang menjadi sasaran program serta potensi minat masyarakat terhadap sekolah ini. “Kalau sekolah ini jadi, kita harus jemput bola. Tidak bisa menunggu mereka mendaftar sendiri. Semua harus siap dulu: lahan, guru, kurikulum, hingga manajemen pengasuhan,” pungkas Tri Wahyu.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru, Sekolah Rakyat di Berbagai Daerah Mulai Beroperasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
