Sah Lewat AHU dan Putusan PN, Ketum PWI Pusat HCB Tanggapi Tuduhan Cash Back

Hendry ch bangun
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. (istimewa)

JAKARTA (gokepri) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, merespons santai permintaan gelar perkara kasus “cash back”. Ia menilai pihak pelapor justru menunjukkan kepanikan dan berupaya memanipulasi proses hukum dengan menolak restorative justice (RJ).

Hendry menegaskan PWI mendukung penuh penyelidikan kepolisian untuk mengungkap kebenaran laporan Helmi Burman, mantan anggota PWI yang diberhentikan. Pihaknya ingin membuktikan apakah laporan tersebut memiliki dasar hukum atau sekadar ungkapan kekecewaan pribadi.

“Kami sudah dua kali hadir di Polda Metro Jaya dalam undangan restorative justice sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum. Tapi soal setuju atau tidaknya RJ, tentu itu tergantung dinamika dan pertimbangan rasional, bukan berdasarkan tekanan opini sepihak,” ujar Hendry di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ia mengingatkan agar semua pihak tidak mencoba menggiring opini publik seolah lebih memahami hukum dibanding aparat kepolisian. “Biarkan polisi bekerja. Jangan merasa paling tahu hukum,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hendry mengungkapkan pihaknya telah melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri terkait dugaan keterangan palsu dalam akta notaris dan pemalsuan dokumen oleh mantan Ketua serta Sekretaris Dewan Kehormatan PWI ke Polres Jakarta Pusat.

“Kami mendukung tuntasnya proses hukum secara menyeluruh. Tidak hanya laporan terhadap kami, tapi juga laporan kami terhadap mereka. Biarkan semuanya diuji, bukan hanya satu arah,” tegasnya.

Menanggapi klaim dari pihak Helmi Burman dan Zulmansyah Sekedang, Hendry menyatakan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengukuhkan dirinya sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, dan Iqbal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal yang sah. Keabsahan ini juga tercatat resmi dalam sistem Kementerian Hukum dan HAM melalui SK AHU Nomor AHU-0000046.AH.01.08.TAHUN 2024.

“Kalau masih ada yang menggonggong dengan narasi seolah mereka pengurus sah, anggap saja itu ocehan kosong. Tidak ada nilainya,” katanya.

Mengenai Kongres PWI, Hendry menegaskan percepatan kongres merupakan hak prerogatif Ketua Umum PWI yang sah, bukan atas tekanan atau skema dari kelompok yang mengklaim diri sebagai pengurus alternatif.

“Kalau kongres dipercepat, maka panitia tetap ditandatangani oleh saya dan Sekjen Iqbal Irsyad. Itu sesuai PD PRT dan keputusan sah organisasi. Tidak bisa ditawar,” tandasnya.

Hendry juga menepis tudingan terkait status Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Provinsi yang dianggap tidak sah. Menurutnya, penunjukan Plt adalah langkah penyelamatan organisasi yang konstitusional.

“Justru mereka yang menolak Plt itu sedang membajak PWI dan tidak menghormati putusan hukum. Ini bukan soal siapa yang bersatu, tapi siapa yang benar secara hukum dan organisasi,” pungkas Hendry.

Baca Juga: Hendry Ch Bangun Tegaskan Status Ketua Umum PWI Sah, Kritik Pemberitaan Menyesatkan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait