JAKARTA (gokepri) – Ratusan ribu warga Indonesia kehilangan total Rp6,1 triliun akibat penipuan digital sepanjang setahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kerugian besar itu seharusnya bisa berputar di sektor keuangan formal untuk mendorong ekonomi daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut nilai kerugian tersebut menunjukkan lemahnya literasi keuangan masyarakat di tengah maraknya kejahatan siber. “Dana masyarakat sebesar itu seharusnya bisa menggerakkan ekonomi di daerah,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.
Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat, sejak November 2024 hingga 30 September 2025 terdapat 274.772 laporan kasus penipuan digital. Dari jumlah itu, 443.235 rekening dilaporkan terlibat dalam berbagai modus penipuan, dan baru 87.819 rekening yang berhasil diblokir. Nilai dana korban yang sudah diblokir hanya Rp374,2 miliar, jauh dari total kerugian yang tercatat.
Fenomena scam digital, kata Friderica, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi tantangan global yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Karena itu, OJK memperkuat program literasi dan inklusi keuangan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat lebih waspada terhadap penipuan daring.
“Literasi dan inklusi keuangan bukan hanya melindungi masyarakat, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan,” kata Friderica. Ia mengutip studi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menunjukkan korelasi antara literasi keuangan yang tinggi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hingga kini, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,4 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sudah 80,51 persen. Untuk mempercepat peningkatannya, OJK mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Melalui tim tersebut, OJK menjalankan berbagai program, seperti Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta di seluruh Indonesia. Ada pula program Satu Rekening Satu Pelajar yang mencatat 58,32 juta rekening, serta Laku Pandai (branchless banking) yang kini hadir di lebih dari 72 ribu desa.
OJK juga mengajak para kepala daerah untuk memperkuat inovasi keuangan di wilayah masing-masing agar manfaat keuangan formal bisa dirasakan masyarakat lebih luas. “Mari menjadi pemimpin tangguh yang menuntun daerah menuju pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bersama,” ujar Friderica. ANTARA
Baca Juga: Pemohon Paspor Tujuan Kamboja Bakal Diperketat Imbas Kasus Judol dan Scamming
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
