BATAM (gokepri) – Rempang Eco-City diproyeksikan membuka puluhan ribu lapangan kerja, pemerintah memprioritaskan program transmigrasi bagi warga lokal Batam. Dukungan komprehensif disiapkan untuk memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari pembangunan.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyoroti potensi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang dapat membuka 85.000 lapangan kerja. Oleh karena itu, program transmigrasi tetap menjadi prioritas bagi warga lokal Batam.
“Jika industri telah beroperasi, akan tercipta lapangan kerja hingga 85.000 dan membuka investasi senilai Rp200 triliun dari pabrik kaca saja. Inilah yang kami harapkan, agar dapat memberikan nilai ekonomi, tanpa mengabaikan masyarakat setempat,” kata Iftitah di Batam, Selasa 18 Maret 2025.
Ia juga menegaskan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Batam untuk diserap dalam industri tersebut.
“Ada peluang dari wilayah lain untuk masuk ke Batam, Rempang, dan Galang, tetapi kita utamakan yang lokal terlebih dahulu,” ujarnya.
Bagi warga yang menggantungkan hidup dari melaut, pemerintah juga menyiapkan berbagai program dukungan.
“Jika ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, kami akan siapkan bantuan berupa kapal dan dermaga nelayan. Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkolaborasi terkait hal tersebut,” katanya.
Menteri Iftitah memastikan pemerintah tidak lepas tangan dalam proses transmigrasi terintegrasi ini.
“Saya berjanji, jika sudah ada penetapan, Kementerian Transmigrasi akan membuka kantor di Rempang. Ini bukti bahwa pemerintah serius mengawal program ini hingga tuntas,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan program transmigrasi di Kepri tidak hanya bertujuan untuk relokasi, tetapi juga untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
“Kami ingin pembangunan ini mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, baik antarmasyarakat maupun antardaerah di Provinsi Kepri,” ujar AHY.
Kepri, dengan 96 persen wilayahnya berupa perairan, memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan. Oleh karena itu, menurut AHY, pemerintah pusat mendorong integrasi antarwilayah, khususnya antara Batam, Bintan, dan kabupaten/kota lainnya di Kepri.
“Ini membutuhkan kolektivitas dan pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pengelolaan sumber daya lokal serta peningkatan keterampilan masyarakat,” katanya.
Dengan berbagai program dan jaminan yang disiapkan, pemerintah berharap masyarakat dapat menerima perubahan ini dengan optimisme, sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi yang akan tumbuh di Rempang Eco-City.
Baca Juga: TRANSMIGRASI REMPANG: Pemerintah Siapkan Infrastruktur, Warga Raih Kepastian Hukum
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
