JAKARTA (gokepri.com) – Provinsi Kepri terima dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepri menduduki peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi belanja tertinggi dan peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.
Penghargaan itu diterima oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo dalam acara APBD Award 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023.
APBD Award 2023 digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mencatat capaian tertinggi realisasi APBD dalam tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan PAD.
Untuk kategori Realisasi Belanja Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih Realisasi tertinggi adalah Provinsi Lampung, Provinsi Kepri, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri berhasil mencapai 99,33 persen. Pagu anggaran belanja pada APBD Provinsi Kepri T.A 2022 sebesar 3,870 Triliun dengan realisasi sebesar 3,844 Triliun.
Untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih realisasi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur.
Peningkatan PAD Provinsi Kepri tercatat sangat signifikan di tahun 2022. Bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran PAD di APBD Provinsi Kepri tahun 2022 tercatat sebesar 1,348 Triliun, adapun realisasi yang berhasil tercapai sebesar 1,584 Triliun atau 117,51 persen.
Gubernur Ansar mengaku bangga dengan penghargaan yang didapatkan kali ini, sebab kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
“Penghargaan yang kita terima ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memaksimalkan peran APBD dan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Kepri,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan APBD merupakan komponen yang sangat penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah.
Pertumbuhan ekonomi di daerah secara akumulatif juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena itu mendorong percepatan realisasi APBD juga sangat penting karena uang yang sudah dianggarkan harus segera dibelanjakan agar bisa berdampak pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan” ujarnya.
Selain APBD Award 2023, acara tersebut juga disejalankan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2023 yang mengangkat tema “Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak”.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan rakornas keuangan daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan realisasi APBD ini dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama Kementerian lembaga,” kata Agus Fatoni.
Selain itu kata dia, Kemendagri juga melakukan monitoring pendampingan dan turun langsung ke daerah juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional.
Baca Juga: DPRD Batam Ajukan Ranperda Pencegahan Narkoba ke Kemendagri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Asrul Rahmawati
