BATAM (gokepri) – Ratusan warga Batam memilih mencari nafkah di luar negeri, mengisi berbagai lowongan pekerjaan. Dari operator produksi di pabrik modern hingga terapis spa di pusat-pusat kebugaran, ragam profesi ditekuni para pekerja migran Indonesia (PMI) asal kota industri ini.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mencatat 248 pekerja migran Indonesia (PMI) telah berangkat ke luar negeri hingga November 2024.
Kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan dari jumlah tersebut, 168 orang adalah pekerja perempuan dan 79 orang laki-laki.
Dari 248 PMI itu, 116 orang bekerja sebagai pekerja domestik. “Pekerjaan seperti operator produksi dan pekerja umum juga banyak diminati. Sisanya tersebar di profesi seperti welder atau fitter, terapis spa, koki atau asisten koki, pelayan, teknisi, dan awak kapal,” kata Rudi pada Sabtu, 4 Januari 2025.
Sebagian besar PMI asal Batam bekerja di negara tetangga. Penempatan terbanyak di Malaysia (120 orang), diikuti Singapura (65 orang), dan Taiwan (21 orang).
Sisanya bekerja di Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Polandia, Kuwait, Italia, Hongkong, dan Republik Dominika.
“Karena kami mendata PMI ber-KTP Batam, dapat dilihat pekerja migran ini umumnya berasal dari Kecamatan Batam Kota (86 orang),” kata Rudi.
Baca Juga:
Perjuangan Pekerja Migran Menjadi Sarjana di Singapura
Untuk memastikan kesiapan PMI, Disnaker Kota Batam memberikan orientasi pra pemberangkatan (OPP). Orientasi ini melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Polresta Barelang, Imigrasi, Bea Cukai, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Pembekalan ini mencakup arahan mengenai hak dan kewajiban pekerja, perlindungan hukum, serta pengetahuan dasar tentang negara tujuan. Ini merupakan komitmen Disnaker Kota Batam untuk memastikan seluruh PMI mendapat perlindungan dan fasilitas yang memadai.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Disnaker Kota Batam untuk meningkatkan kualitas dan mendukung tenaga kerja asal Batam yang bekerja di luar negeri.
Mengutip data International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional, Singapura memiliki sekitar 1,4 juta pekerja migran, atau 38% dari total tenaga kerjanya pada 2019. Untuk memenuhi kebutuhan di sektor pekerjaan rumah tangga, konstruksi bangunan dan infrastruktur, serta perbaikan dan pembangunan kapal, Singapura menerapkan kebijakan penerimaan yang relatif terbuka bagi pekerja migran.
Negara ini juga memiliki peraturan dan mekanisme untuk melindungi pekerja migran. Singapura bahkan mempelopori program orientasi wajib bagi pemberi kerja pekerja migran rumah tangga, serta program adaptasi (orientasi pasca-kedatangan) bagi para pekerja migran. Singapura telah membuat kemajuan signifikan dalam keselamatan di tempat kerja, dengan mewajibkan pemberi kerja untuk membeli asuransi kesehatan bagi pekerja migran. Dampaknya, tingkat kematian akibat kecelakaan kerja di sana turun 75% antara tahun 2004 hingga 2018. Singapura pun menduduki peringkat ke-7 terbaik dalam hal ini di OECD pada tahun 2018.
Sedangkan menurut Departemen Statistik Malaysia, hingga akhir Juli 2023, terdapat sekitar 3 juta migran yang tinggal di Malaysia. Angka ini setara dengan 8,9% dari total populasi Malaysia yang berjumlah 33,4 juta jiwa. Bank Dunia memperkirakan, antara tahun 2018 dan 2020, terdapat 1,4 hingga 2 juta migran berdokumen dan 1,2 hingga 3,5 juta migran tanpa dokumen (total keseluruhan antara 2,6 hingga 5,5 juta migran) di Malaysia.
Mayoritas migran di Malaysia berasal dari Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Nepal, dan sejumlah negara Asia lainnya dalam jumlah yang lebih kecil seperti India, Kamboja, dan Laos.
Mereka banyak bekerja di sektor manufaktur, perkebunan, pertanian, jasa (perhotelan dan keamanan), serta pekerjaan rumah tangga. Para pekerja migran di koridor ini merupakan kontributor utama bagi perekonomian Malaysia dan negara asal mereka.
Mereka diperkirakan mencapai 15,3% dari total tenaga kerja Malaysia dan mendominasi pekerjaan dengan keahlian rendah dan menengah. Kehadiran pekerja migran resmi juga mewajibkan pemberi kerja mereka untuk membayar program kesehatan dan asuransi pemerintah, yang turut mendukung skema perlindungan sosial dan memberikan manfaat lain bagi perekonomian Malaysia secara keseluruhan. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
