BATAM (gokepri) – Jaringan gas Batam yang membutuhkan pembiayaan senilai Rp7,7 triliun akan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU pada 2023.
Proyek ini masuk dalam daftar proyek KPBU 2023 yang diungkap Kementerian Keuangan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa 7 Februari 2023. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan data tersebut sebagai data pendukung laporan proyek KPBU di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan dukungan untuk proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp219 miliar pada tahun ini.
“Anggaran tersebut diberikan untuk dua proyek IKN yang telah mendapatkan fasilitas,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring, kemarin.
Selain untuk IKN, Kemenkeu turut mengalokasikan anggaran DP untuk proyek KPBU non IKN sebesar Rp158,4 triliun pada tahun 2023 yang meliputi proyek Proving Ground Bekasi Rp11,6 triliun, Jalan Lingkar Selatan (JLS) Badung Rp1,9 triliun, Bandar Udara Singkawang Rp11,9 triliun, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas Il Rp2,5 triliun, serta Rusunawa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Rp10,5 triliun,
Lalu, untuk Rusunawa Cisaranten Rp23 triliun, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Rp18,9 triliun, Jaringan Gas Batam Rp7,7 triliun, SPAM Kamijoro Rp10,6 triliun, SPAM Jatigede Rp6,3 triliun, Bendungan dan SPAM Merangin Rp18,7 triliun, Rusun Karawang Spuur Rp7,7 triliun, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Logok Nangka lembaga internasional Rp0 (menggunakan mekanisme kerja sama lembaga internasional), serta SPAM Pekanbaru Rp26,9 triliun.
Skema Baru Jaringan Gas
Pembangunan jaringan gas dengan skema KPBU mencuat sejak 2020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyelesaikan target pembangunan jaringan gas kota (jargas) sebanyak 4 juta Sambungan Rumah tangga (SR).
Skema ini diharapkan dapat menjadi solusi atas ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekan impor LPG.
Kementerian ESDM saat itu menilai pengembangan jargas di kota Batam cocok karena kawasan ini tidak hanya terkenal sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan. Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan target pembangunan jaringan gas dalam RPJMN Nasional 2020-2024 mencapai 4 juta sambungan rumah tangga. Sejak dimulai pada 2009, pembangunan jaringan gas dengan APBN hingga akhir 2021 sudah mencapai 662.431 sambungan di 58 kabupaten/kota di 17 provinsi. Tahun ini, Kementerian Energi dan SDM menargetkan pembangunan 40.777 sambungan gas rumah tangga di 12 kota/kabupaten.
Dikutip dari Tempo, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyebut capaian target pembangunan jaringan gas rumah tangga tahun ini baru 79,49 persen.
Capaian pembangunan jaringan gas rumah tangga dalam 12 tahun terakhir bisa dibilanh masih jauh dari target 4 juta sambungan. Menurut Laode, pemerintah menargetkan pembangunan 266.070 sambungan pada 2020. Namun target ini tak tercapai karena anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Dia mengakui dalam 13 tahun terakhir pembangunan jaringan belum mencapai angka 1 juta. Namun dia optimistis, berdasarkan rencana strategis lima tahunan, capaian ini masih bisa dilanjutkan untuk mengejar target 4 juta sambungan pada 2024.
Ada beberapa persoalan mengenai program sambungan gas rumah tangga, di antaranya memastikan sumber gas sampai ke jaringan pipa di hulu dan memastikan ada-tidaknya jaringan pipa PGN di kota tujuan di hilir. “Program pemerintah akan terus berjalan jika masih ada anggaran,” ungkap Laode dikutip dari Majalah Tempo, Oktober 2022.
Agar tak bergantung pada APBN, pemerintah menerapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Rencana ini disebut baru bisa berjalan pada 2025. Program percontohannya akan digelar di Kota Batam dan Palembang. “Sekarang masih dalam penyempurnaan regulasi, akan selesai pada 2024,” terang Laode.
Setelah skema KPBU berjalan, pemerintah akan menggelar lelang untuk pihak swasta, yang kemudian bakal mendapat kemudahan pengurusan izin. PGN pun akan membuka peluang bagi swasta untuk terlibat dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga yang mereka garap.
Sales Area Head PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) Batam, Wendi Purwanto, memaparkan perseroan memasukkan Batam dalam rencana pembangunan infrastruktur pipa gas bumi dalam lima tahun ke depan secara bertahap. Total pembangunan ada 260.000 sambungan pelanggan yang tersebar di seluruh Kota Batam hingga 2027. “Kami sudah mulai uji coba 2021 tapi hanya 1.300 sambungan pelanggan, hanya untuk penetrasi jargas (jaringan gas untuk rumah tangga). Tahun ini sudah mulai pasang (pipa baru),” ujar Wendi, April 2022.
PGN akan menyasar pembangunan pipa sambungan di beberapa lokasi yang punya permintaan tinggi akan gas bumi salah satunya Batuaji yang memang memiliki jaringan utama pipa gas bumi.
Program pembangunan jaringan ini berbeda dari pembangunan sebelumnya yang biasanya penunjukkan dari pemerintah lewat Kementerian ESDM dan memakai subsidi dana APBN. Untuk rencana pembangunan jaringan di Batam pada 2022-2027, PGN menggunakan belanja perseroan dari Alokasi Pipa Gas Negara (APGN). “Tidak ada subsidi lagi, tapi pelanggan mendapat fasilitas gratis instalasi sampai dengan panjang 15 meter. Harga gasnya Rp10.000 meter per kubik, lebih murah dari elpiji non subsidi,” jelas Wendi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Baca Juga: Menyambung Jaringan Gas Murah, Pelanggan Rumah Tangga di Batam Terus Bertambah
Penulis: Candra Gunawan
