Prancis Berminat Danai Pusat Data Nasional di Batam dan Jabodetabek

Prancis pusat data nasional
Menkominfo Johnny G. Plate bersama Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Daya Saing Ekonomi Prancis, Olivier Becht dalam Pertemuan Bilateral yang berlangsung di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (21/09/2022). Foto: Kemenkominfo

Jakarta (gokepri.com) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera membangun Pusat Data Nasional (PDN) di wilayah Jabodetabek dan Batam, Kepulauan Riau.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pembangunan pusat data ini merupakan yang pertama di Indonesia.

“Dalam waktu yang tidak lama lagi pemerintah akan memulai pembangunan Pusat Data Nasional atau government cloud,” kata Johnny dikutip dari akun YouTube Kemenkominfo, Kamis 22 September 2022.

Dia menyebut pemerintah telah memiliki lahan di dua daerah tersebut untuk menjadi lokasi pembangunan PDN. Nantinya, Kemenkominfo akan membangun pusat data yang memiliki standar tertinggi pada standar global yakni tier IV dan tidak akan terputus saluran listriknya. “Tier IV adalah standar tertinggi pusat data agar secara aman dan optimal dapat mendukung kebutuhan infrastruktur digital bagi pelaksanaan electronic government dan Satu Data Indonesia,” ujar dia.

Menkominfo menambahkan, selain di Jabodetabek dan Batam, PDN juga akan dibangun di dua tempat lainnya yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Labuan Bajo. Dengan begitu, total akan ada empat PDN di Tanah Air. “Kita harapkan juga dapat segera menyusul untuk proses pembangunannya,” imbuh Johnny.

Prancis Tertarik Investasi

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membahas sejumlah kerja sama mulai dari satelit hingga pusat data nasional dengan pemerintahan Prancis.

Hal itu dibahas dalam pertemuan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate bersama Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Daya Saing Ekonomi Prancis Oliver Becht, Rabu (21/9/2022).

“Kami mendiskusikan beragam proyek yang sudah di dalam pipeline Indonesia yang berkaitan dengan transformasi digital. Pertama terkait perkembangan Proyek Satria-1 yang dibiayai pemerintah Prancis dan di-supply teknologi Prancis yaitu Thales Alenia,” kata Johnny usai pertemuan.

Bukan saja terkait dengan Satria-1, dia menuturkan kedua negara juga membahas potensi pengadaan kebutuhan satelit berikutnya seperti 2A, 2B atau 3A, 3B.

Menurut Johnny, dari kebutuhan satelit Indonesia sebesar 1 Tbps, saat ini baru tersedia 230 Gbps dari dua satelit dengan total kapasitas 300 Gbps.

“Saat ini Indonesia masih membutuhkan lebih dari 700 Gbps. Pemerintah Prancis sangat ingin memberikan dukungan untuk pengadaan layanan satelit untuk kebutuhan transformasi digital, secara khusus infrastruktur digital Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut pertemuan keduanya juga membahas mengenai tindak lanjut rencana pembangunan digitalisasi pertelevisian atau digital broadcasting.

Menkominfo menyebut, pembiayaan Pemerintah Prancis yang didukung oleh teknologi Prancis saat ini masuk ke tahap akhir diskusi-diskusi teknis menyangkut kontrak.

“Proyek kita untuk TVRI yang disebut dengan Digital Broadcasting [DBS] Project. Kita juga harapkan segera dapat dimulai karena pembiayaan dari porsi Rupiah juga sudah tersedia,” tuturnya.

Johnny menambahkan, Pemerintah Prancis juga menyampaikan ketertarikan untuk membiayai pembangunan government cloud atau pusat data nasional.

Pusat data nasional ini, sambung dia, dibiayai Pemerintah Prancis dengan kontraktor dari Prancis, Ellipse.

“Saat ini memasuki tahap akhir pembahasan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat mengawali konstruksi atau ground breaking,” imbuh Menkominfo.

Johnny juga menyebut Pemerintah Prancis menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama di sektor keamanan siber karena sudah terdaftar di Green Book atau Blue Book Bappenas.

“Meski keamanan siber ini sektornya ada di Badan Siber dan Sandi Negara [BSSN], tetapi kedua pihak juga mendiskusikan hal ini karena Prancis mempunyai teknologi cyber security yang bagus. Saya tentu akan meneruskan ini ke Kepala BSSN,” kata Johnny, Rabu (21/9/2022).

Bukan saja berkaitan dengan keamanan siber, sambungnya, kedua negara juga mendiskusikan peluang bagi perusahaan Prancis agar bisa ikut ambil bagian dalam transformasi digital Indonesia terutama dalam sisi platform seperti e-commerce, fintech dan modal ventura (capital venture).

Menurutnya, Indonesia dan Prancis perlu meningkatkan hubungan bilateral khususnya di sektor ekonomi, dan terus bertumbuh di masa sekarang dan mendatang.

Adapun dikutip dari laman Direktorat Jenderal Aplikasi Informatikan Kemenkominfo, fasilitas PDN ini dibangun untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif serta transparan.

PDN pertama dibangun di Jabodetabek, tepatnya di Kawasan Deltamas Industrial Estate. Pemilihan wilayah ini disebut karena jadi kawasan pusat pemerintahan saat ini.

PDN kedua dibangun di Batam, yaitu di kawasan Nongsa Digital Park. Kawasan ini dipilih karena dinilai sudah memiliki infrastuktur yang mampu menghubungkan wilayah tersebut dan sekitarnya ke kawasan Barat Indonesia.

Selanjutnya, PDN ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru. Terakhir, PDN keempat akan dibangun di Labuban Bajo untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur.

Pemilihan lokasi pusat data yang berbeda-beda ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk menghubungkan antarwilayah layanan pemerintah. Nantinya, perihal koneksi antar PDN akan ditopang oleh jaringan Palapa Ring.

Penulis: Candra Gunawan

BAGIKAN