Batam (gokepri) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad diharapkan bersikap dan membangun komunikasi dengan warga Rempang. Sikap membangun komunikasi dan relasi egaliter antara pemimpin dan warga jadi modal utama memajukan daerah di tengah dinamika dan polemik.
Pandangan ini diungkap tokoh masyarakat dan aktivis dari Kepri Andi Cori Patahudin. Ia merespons polemik pengembangan Rempang yang diwarnai aksi warga pulau itu yang berunjuk rasa menolak relokasi.
Dalam aksi yang digelar Rabu 23 Agustus 2023, Walikota Batam ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menemui demonstran dan berdialog. Kepada massa, ia menerangkan pengembangan Rempang adalah proyek strategis nasional. Kemudian juga menyinggung perjanjian kerja sama investasi di pulau itu dimulai 2004 ketika walikota Batam dijabat Nyat Kadir. Sekarang, perjanjian itu dilanjutkan. Kemudian Rudi berjanji menyampaikan aspirasi warga Rempang ke pemerintah pusat yang menolak 16 kampung tua atau kampung adat digusur.
Andi Cori Patahudin mengatakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad sebagai pemimpin harus bersikap ihwal pengembangan Rempang. Dengan begitu, tidak ada lagi isu liar tentang pengembangan Pulau Rempang.
Apalagi, Pemerintah Provinsi Kepri merupakan perpanjangan tangan pusat ke daerah.
“Kemana gubernur ketika rakyat membutuhkan kehadiran dan solusi? Bukankah Gubernur Kepri sebagai wakil pemerintah pusat di daerah? Sangatlah penting untuk menjalankan proyek strategis nasional yang mana saat ini tengah dibebankan kepada Wali Kota Batam,” ujarnya, Kamis (24/8/2023).
Andi Cori memandang Gubernur Kepri justru menghindar dari polemik pengembangan Pulau Rempang. Menurut dia, Gubernur Kepri tak seharusnya absen dalam aksi penyampaian aspirasi masyarakat Rempang kemarin, Rabu (23/8/2023).
“Peran kedua kepala daerah adalah sebagai leading sektor pengamanan proyek strategis nasional. Tapi kenapa Pak Rudi saja yang dipersalahkan? Narasi liar di media terkesan tidak berimbang hingga menimbulkan simpang siur informasi yang diterima masyarakat luar Batam,” tambahnya.
Sebagai pemimpin daerah, Andi mengapresiasi sikap Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang berani untuk bertatap muka dengan perwakilan masyarakat Rempang.
Oleh karena itu, dia mengajak agar masyarakat tak mudah terprovokasi dengan tuduhan miring dan belum terbukti kebenarannya terkait wacana pengembangan Pulau Rempang ke depan. “Peristiwa ini merupakan warisan persoalan dari para pejabat terdahulu. Semoga masyarakat bisa lebih cerdas dan paham siapa sebenarnya yang senantiasa bersama masyarakat serta bijak dalam menyikapi kebijakan pusat tersebut,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pertemuan pejabat BP Batam dan perwakilan warga Rempang berlangsung di sela-sela demonstrasi ribuan warga Rempang di depan Kantor BP Batam yang berlangsung dari pagi hingga siang, Rabu 23 Agustus 2023. Warga yang hadir dalam aksi itu bukan hanya dari Rempang tapi juga warga Melayu dari Pulau Batam dan Bintan.
Setelah menemui massa, mendengarkan aspirasi warga dan berdialog, Kepala BP Batam Muhammad Rudi serta pejabat lain mengadakan pertemuan dengan empat perwakilan warga.
Sebagai gambaran, Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa dan pariwisata dengan nama Rempang Eco-City. Proyek ini digarap PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan dari Artha Graha, milik pengusaha Tommy Winata. Rempang Eco-City ditargetkan bisa menarik investasi Rp381 triliun hingga 2080.
Pada Juli 2023, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menandatangani perjanjian kerja sama berupa nota kesepahaman dengan Xinyi, perusahaan asal China. Xinyi akan membangun pabrik kaca dan solar panel di Rempang dengan nilai investasi USD11,5 miliar atau setara Rp172 triliun dan menciptakan 30.000 lapangan kerja.
Baca Juga:
- Riwayat Panjang Perjanjian Pulau Rempang
- Investasi Jumbo di Rempang Rp172 Triliun, Ciptakan 30.000 Lapangan Kerja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
