JAKARTA (gokepri) – DPR meminta pemerintah genjot penyaluran kredit perbankan, menyusul perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sektor riil butuh dorongan kuat agar investasi dan produktivitas kembali bergairah.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan hal ini dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/7). Penyaluran kredit perbankan masih di level satu digit pada kuartal pertama 2025.
Data terkini menunjukkan, pertumbuhan kredit perbankan pada Mei 2025 melanjutkan tren pelambatan. Angka Mei tercatat 8,43 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), turun dari 8,8 persen di April dan 9,16 persen di Maret. Ini merupakan laju pertumbuhan terendah sejak pertengahan 2023.
“Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat dan menyusutnya kelas menengah di Indonesia,” ujar Misbakhun.
Ia menyoroti sektor tekstil, pertambangan, dan hilirisasi yang kesulitan mendapat akses kredit. Sektor-sektor strategis ini, kata Misbakhun, masih menghadapi kendala penyaluran kredit yang cukup dari perbankan.
Dampaknya, investasi modal (capex) dan biaya operasional (opex) pelaku usaha terbatas. Hal ini menghambat ekspansi dan peningkatan produktivitas.
Misbakhun mengingatkan, optimalisasi penyaluran kredit investasi dan modal kerja sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. “Bagi sektor riil untuk tumbuh dan berkembang sangat membutuhkan dukungan proaktif dari perbankan,” ujarnya. “Pendekatan proaktif ini yang masih belum dirasakan oleh pelaku usaha.”
Data OJK menunjukkan kredit investasi tumbuh 13,74 persen dan kredit modal kerja 4,94 persen pada Mei 2025. Namun, perlu didorong lebih agresif untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.
“Perbankan diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan kapital, tetapi juga lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif,” kata Misbakhun.
Penyaluran kredit yang lebih optimal akan memperkuat kapasitas dunia usaha dalam berekspansi, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja baru. “Langkah ini sekaligus mendukung program-program ekonomi yang digariskan dari kebijakan Presiden Prabowo,” ujar Misbakhun.
Misbakhun juga menekankan pentingnya sinergi antara regulator, perbankan, dan pelaku usaha mengatasi hambatan penyaluran kredit. Terutama di sektor-sektor yang kurang mendapat perhatian. “Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus didukung oleh pembiayaan pembangunan yang memadai dan tepat sasaran,” katanya. ANTARA
Baca Juga: Kredit Fiktif, Manajer Pegadaian Syariah Batam Tersangka Korupsi Rp3,9 Miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
