BATAM (gokepri) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong terwujudnya kolaborasi digital yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditempuh untuk menyelaraskan kebijakan, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan data sektoral di seluruh wilayah Kepri.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Aula Graha Kepri, Kota Batam, Selasa (10/2/2026). Rakor dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira.
Dalam arahannya, Luki menekankan bahwa sinergi antardaerah harus melampaui sekadar koordinasi administratif. Ia menginginkan kolaborasi yang berorientasi pada eksekusi program dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemprov Kepri Gelar Tabligh Akbar Sambut Ramadhan 1447 H di Pulau Penyengat
“Di tahun 2026 ini, sinergi kita harus naik kelas. Bukan lagi sebatas koordinasi, tetapi kolaborasi nyata yang hasilnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Diskominfo se-Kepri dapat bergerak sebagai satu kesatuan sistem yang solid, inklusif, dan adaptif. Standar layanan digital, menurutnya, harus dapat dinikmati masyarakat hingga ke pulau-pulau terpencil dengan kualitas yang setara dengan wilayah perkotaan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Luki menegaskan empat poin strategis yang perlu diperkuat bersama.
Pertama, integrasi data dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Integrasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih aplikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta memastikan data terkelola secara terpadu untuk mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan akurat.
“Data harus terintegrasi. Jangan sampai ada aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung,” tegasnya.
Kedua, pemerataan akses informasi dan internet. Diskominfo Provinsi berperan sebagai penghubung ke pemerintah pusat, sementara Diskominfo Kabupaten/Kota menjadi ujung tombak implementasi di lapangan, terutama dalam mengurangi wilayah blank spot.
Ketiga, penguatan keamanan siber. Luki mengingatkan bahwa ancaman siber tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerja sama dalam manajemen insiden dan perlindungan infrastruktur digital harus diperkuat agar sistem pemerintahan tetap aman dan terpercaya.
Keempat, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), termasuk teknologi Generative AI, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
Ia berharap Rakor ini menghasilkan kesepakatan konkret, mulai dari kolaborasi program, pertukaran sumber daya manusia, pembinaan berkelanjutan, hingga pemanfaatan bersama infrastruktur digital secara lebih efisien.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hendri Kurniadi menegaskan bahwa Diskominfo memiliki peran strategis sebagai motor transformasi digital daerah. Peran tersebut mencakup pengelolaan e-government, komunikasi publik dan transparansi informasi, keamanan informasi dan persandian, pengelolaan statistik sektoral, hingga peningkatan literasi digital dan infrastruktur TIK.
Hendri juga menekankan pentingnya penyelarasan komunikasi publik dan kehumasan antarlevel pemerintahan, serta penguatan layanan informasi publik yang terintegrasi lintas daerah.
Selain itu, ia menyoroti implementasi konsep Satu Data melalui penguatan statistik sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung keandalan sistem pemerintahan digital sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
Rakor turut diisi sesi diskusi dan pemaparan dari para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi tantangan di masing-masing daerah sekaligus merumuskan solusi bersama demi percepatan transformasi digital di Kepulauan Riau. (ADVERTORIAL)
Baca Juga: Lewat Fun Walk, Pemprov Kepri Gaungkan Pentingnya Keselamatan Kerja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
