Karimun (gokepri.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data terkait jumlah tenaga honorer yang ada di Pemkab Karimun hingga saat ini.
Data tenaga honorer tersebut kemudian nantinya akan dikirimkan ke Kemenpan RB untuk dimasukkan dalam database secara nasional terkait jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia untuk dimasukkan dalam PPPK.
“Sesuai perintah dari Menpan RB kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, maka kita melakukan verifikasi dan validasi data terkait tenaga honorer,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq di kediaman dinasnya belum lama ini.
Meski proses verifikasi dan validasi data tenaga honorer sedang berjalan, namun Bupati Rafiq memperkirakan tenaga honorer di Karimun sekitar 5.000 orang.
Kata Rafiq, pihaknya melakukan verifikasi dan validasi data secara valid terkait jumlah tenaga honorer tersebut, sehingga diharapkan lebih banyak menjadi PPPK.
“Surat ke Menpan RB melalui tembusan gubernur sudah kita sampaikan bahwa kita menginginkan sebanyak-banyaknya, sehingga tidak terjadi merumahkan,” ungkapnya.
Kemudian, ada beberapa bagian yang tidak bisa masuk PPPK seperti sekuriti, Satpol PP dan ada juga bagian pelayanan atau petugas kebersihan dengan sistem outsourcing yang menggunakan jasa perusahaan.
“Artinya, mereka ini adalah pegawai kontrak yang diambil dari swasta, penyedianya adalah subkon. Bicara gaji, gajinya harus sesuai dengan UMK. Kalau diambil terlalu banyak kita kan gak mampu,” jelas Rafiq.
Maka dari itu, katanya, setelah dilakukan verifikasi dan validasi akan diketahui berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia.
“Pemerintah pusat tentu sudah memperhitungkan kembali berapa besar kemampuan keuangan daerah sesuai dengan DAU dan kami pun berharap ada peningkatan DAU dari pemerintah pusat,” katanya.
Penulis: Ilfitra
