Tanjungpinang (gokepri.com) – Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan kembali menggunakan alat perekam data transaksi atau tapping box.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Teguh Susanto mengatakan, sektor pajak dan retribusi masih menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) Tanjungpinang.
Ia mengakui sektor pajak masih menjadi salah sumber pendapatan asli daerah Tanjungpinang.
Baca Juga: Realisasi PAD Sektor Pajak di Tanjungpinang Capai Rp71 Miliar
“Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang minta agar tapping box kembali difungsikan. Tujuannya adalah untuk mengotimalkan PAD melalui peneriman pajak daerah,” kata Teguh, Minggu 5 November 2023, dikutip dari laman resmi Pemko Batam.
Teguh menagatakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 sempat menerapkan penggunaan tapping box pada 81 unit usaha di Tanjungpinang.
“Alat perekam transaksi wajib pajak itu terpasang di 15 hotel, 5 tempat hiburan, 57 rumah makan/restoran, dan 4 usaha parkir,” ujarnya.
Sejak pemasangan saat itu, hingga kini tidak ada penambahan alat tapping box baru. Berdasarkan informasi yang diterima dari BPPRD Kota Tanjungpinang, penggunaan alat tersebut sempat terhenti.
Penyebabnya adalah, sistem dan peralatan yang terpasang tidak kompatibel dengan alat yang dimiliki wajib pajak. Kondisi itu menyebabkan fungsi alat perekam tidak berjalan dengan baik.
“BPPRD telah mengajukan permintaan kepada pihak perbankan yang melakukan kerjasama, agar mengganti dengan vendor baru. Karena banyak alat perekam yang tidak lagi sesuai,” kata Teguh.
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, yang berimbas pada peningkatan PAD Tanjungpinang, BPPRD Kota Tanjungpinang telah mengajukan usulan penambahan 1.000 unit tapping box baru.
Tempat usaha yang menjadi prioritas pemasangan alat perekam transaksi wajib pajak tersebut adalah hotel, tempat hiburan, rumah makan/restoran, dan kafe.
Penerapan tapping box juga ditujukan sebagai upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
“Pemilik tempat usaha yang akan dipasangi tapping box juga akan dipilah sesuai dengan klasternya,” kata Teguh.
Ia mengatakan Hasan menekankan agar penerapan tapping box tidak sampai mematikan pelaku UMKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
***
