BATAM (gokepri) – Partisipasi pemilih Pilkada Kepri 2024 rendah hanya 54 persen. Jauh di bawah target dan pilkada sebelumnya. Penyelenggara dan pemerintah daerah disorot karena dinilai kurang maksimal dalam sosialisasi.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Partisipasi hanya mencapai 54 persen dari target KPU sebesar 83 persen.
“Bahkan, di Kota Batam, partisipasi pemilih di bawah 50 persen, sekitar 46 persen,” kata Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, di Tanjungpinang, Rabu 11 Desember 2024.
Menurut Lagat, rendahnya partisipasi ini terkait dengan kinerja penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) dan pemerintah daerah. Mereka dinilai kurang maksimal dalam sosialisasi dan mengajak masyarakat ke TPS.
Baca Juga:
KPU Kepri Evaluasi Penurunan Partisipasi Pemilih Pilkada 2024
Ia menyampaikan temuan di lapangan saat pemungutan suara, Rabu (27/11). Banyak masyarakat mengeluh tidak menerima formulir C6 atau undangan memilih.
Selain itu, minimnya peran RT/RW dalam menggerakkan warga ke TPS juga diduga memicu penurunan partisipasi.
“Apakah ini terkait dengan upaya memperkecil partisipasi pemilih, kami tidak tahu. Yang jelas, ini perlu dievaluasi bersama. Partisipasi pemilih pilkada Kepri sebelumnya cukup tinggi, mencapai 77 persen,” ujarnya.
Lagat menanggapi alasan curah hujan sebagai penyebab rendahnya partisipasi. Menurutnya, hujan bukan alasan utama. “Dari pantauan di lapangan, TPS sudah sepi sejak pagi. Bahkan ada TPS yang hanya didatangi 30-40 persen pemilih,” ujarnya.
Ia juga mengkritik besarnya anggaran pilkada KPU kabupaten/kota hingga provinsi. Anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kinerja dalam meningkatkan partisipasi. Karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan.
Lagat menambahkan, partisipasi pemilih memengaruhi legitimasi pemimpin terpilih. Partisipasi yang rendah dapat menciptakan persepsi bahwa pemimpin terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi mereka dalam menjalankan kebijakan. “Partisipasi pemilih sangat penting untuk menentukan pemimpin berkualitas dan sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU, Indrawan Susilo Prabowoadi, berjanji akan mengevaluasi penurunan partisipasi pemilih. Partisipasi pada pilkada 2024 sebesar 54 persen, turun dari 77 persen pada pilkada 2019. Menurutnya, banyak aspek perlu dievaluasi untuk meningkatkan partisipasi pada pilkada berikutnya.
Salah satu pemicu penurunan adalah curah hujan saat pemungutan suara. Hujan menyebabkan sebagian masyarakat enggan ke TPS. Indrawan mengklaim KPU telah melakukan sosialisasi maksimal di semua tingkatan, dari kecamatan hingga provinsi.
“Namun, keputusan tetap ada pada pemilih yang terdaftar di DPT, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih khusus,” ungkap Indrawan.
Ia melanjutkan, di tingkat kabupaten/kota se-Kepri, partisipasi tertinggi ada di Kabupaten Natuna, yaitu 83,9 persen. Partisipasi terendah di Kota Batam, yaitu 49 persen. Berdasarkan data KPU, total DPT pilkada 2024 untuk Pilgub Kepri sebanyak 1.559.727 orang.
Baca Juga:
Partisipasi Pemilih di TPS Rudi Mencoblos Tak Capai Separuh DPT
Pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 54 persen, sisanya 46 persen tidak memilih atau sekitar 717.000 orang yang masuk golongan putih atau golput. Golput adalah istilah populer dalam pemilihan umum yang ditjukan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya.
KPU telah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 01, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura, sebagai pemenang pilkada 2024. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno rekapitulasi terbuka pada Minggu (8/12).
Pasangan Ansar-Nyanyang meraih 450.109 suara. Mereka mengalahkan pasangan nomor urut 02, Muhammad Rudi-Aunur Rafiq, yang memperoleh 367.367 suara. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
