BATAM (gokepri) – Di tengah klaim swasembada beras, pemerintah justru dihadapkan pada penyelundupan ribuan ton beras di Kepulauan Riau. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi bagi praktik ilegal yang dinilainya merusak kedaulatan pangan nasional.
Sekitar 1.000 ton beras diduga masuk secara ilegal dan diamankan aparat di Batam. Kasus ini mencuat di wilayah perbatasan yang selama ini dikenal rawan menjadi pintu masuk komoditas tanpa izin resmi.
“Harus ditindak tegas. Tidak boleh ada kompromi. Ini pengkhianatan terhadap bangsa,” kata Amran saat ditemui di Batam, Senin, 19 Januari 2026.
Baca Juga: Tak Ada Beras Impor di Batam, Stok Premium Dipastikan Aman
Menurut Amran, praktik penyelundupan beras menjadi ironi di saat Indonesia mengklaim telah mencapai swasembada. Stok beras nasional saat ini disebut melampaui 3 juta ton, dengan jumlah petani padi mencapai sekitar 115 juta orang.
“Tidak ada alasan impor, apalagi impor ilegal. Kita berjuang mati-matian untuk berdaulat pangan,” ujarnya. Presiden Prabowo Subianto, kata Amran, bahkan telah mengumumkan swasembada beras di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menilai penyelundupan beras bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman langsung bagi petani kecil. “Yang bermain mungkin hanya dua atau tiga orang. Tapi yang dirugikan ratusan juta rakyat. Di mana keadilan kita?” katanya.
Dalam kasus Batam, Amran meminta aparat tidak berhenti pada pelaku lapangan. Meski penyidik telah menetapkan tersangka, ia mendesak pengusutan dilakukan hingga ke jaringan utama.
“Sudah ada tersangkanya. Tapi bongkar sampai ke akar. Jangan main-main,” ucapnya.
Amran juga menyoroti kejanggalan jalur distribusi beras tersebut. Berdasarkan temuan awal, beras diklaim berasal dari Tanjungpinang—wilayah yang tidak memiliki lahan persawahan—dan direncanakan dikirim ke Sumatra Selatan, daerah dengan produksi beras melimpah.
“Ini tidak masuk akal,” kata Amran. Sumatra Selatan, menurut dia, memproduksi sekitar 3,5 juta ton beras per tahun, dengan surplus mencapai 1,1 juta ton. “Ini indikasi kuat penyelundupan.”
Untuk menindaklanjuti kasus ini, Satgas Pangan dan penyidik dari Mabes Polri akan turun langsung. Amran menegaskan praktik serupa tidak boleh dibiarkan karena berpotensi melemahkan sistem pangan nasional.
Ia mengingatkan pengalaman pahit pada sektor peternakan beberapa tahun lalu. Impor bermasalah, kata Amran, berujung pada merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2020–2023.
“Sudah puluhan tahun tidak ada, tiba-tiba PMK merebak dan populasi sapi kita anjlok. Jangan sampai beras mengalami hal serupa. Impor ilegal bisa membawa penyakit dan merusak sistem pangan kita,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri Pertanian Perintah Musnahkan Beras Selundupan di Gudang BC Kepri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
