BATAM (gokepri) — Gunungan sampah di Batam terus meninggi, sudah mencapai 7,5 juta ton. Jika tak ada langkah drastis, tempat pembuangan akhir hanya mampu menampung dalam 15 hingga 20 tahun ke depan.
Situasi itu mendorong DPRD Batam menyepakati pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) persampahan yang mulai beroperasi tahun depan. Tiga UPTD akan ditempatkan di wilayah mainland, masing-masing bertanggung jawab mengurus sampah di tiga kecamatan.
“Setiap UPTD bisa lebih fokus mengurus sampah di wilayahnya,” kata Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Rabu (27/8).
Pembentukan UPTD masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Selain pengangkutan dan pengolahan akhir, UPTD juga akan mengelola retribusi sampah.
Anggota Badan Anggaran DPRD Batam, Muhammad Mustofa, menekankan perlunya riset mendukung kebijakan ini. “Data riil dan akurat sangat penting agar pendapatan daerah meningkat sekaligus pelayanan publik lebih efektif,” ujarnya.
Selain isu sampah, DPRD juga mendorong Badan Riset Daerah (BRIDA) mengkaji retribusi parkir tepi jalan, pajak hotel-restoran, serta melakukan studi kelayakan pembangunan pasar pemerintah. Penataan pasar kaget juga diminta masuk ke kebijakan agar lebih tertib dan berkontribusi bagi pendapatan daerah.
Pemko Batam sejauh ini memperkuat sarana pengelolaan sampah. Dari pengadaan bulldozer baru, 14 unit mobil angkut sampah, hingga 90 bin kontainer. Pada anggaran 2026, pemerintah menambah 133 bin kontainer serta 40 kendaraan baru.
Selain itu, tiga unit incinerator ditempatkan di titik strategis, masing-masing melayani tiga kecamatan. “Mesin ini bisa langsung dipakai jika sampah belum sempat diangkut ke TPA,” kata Amsakar.
Dengan tambahan infrastruktur dan struktur baru UPTD, pemerintah berharap penanganan sampah menjadi lebih terukur dan mampu mengikuti laju pertumbuhan Batam yang kian pesat.
Baca Juga: Hadapi Kritik Mahasiswa dengan Dialog, Amsakar Paparkan Penanganan Sampah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
