BATAM (gokepri) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kepulauan Riau berunjuk rasa di depan kantor DPRD Batam, Rabu, 27 Agustus 2025. Mereka menyoroti beragam isu, dari banjir, konflik agraria, hingga persoalan sampah.
“Kami membawa sejumlah tuntutan dari isu penanganan sampah, banjir, konflik agraria, dan sebagainya,” kata Ketua Korwil BEM SI Kepri, Muryadi.
Menanggapi itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan penanganan sampah menjadi tantangan serius di hampir semua kota besar, termasuk Batam. Ia menyebut pemerintah kota telah mengupayakan berbagai langkah, meski membutuhkan partisipasi kolektif dari masyarakat.
“Yang saya harapkan ada kesadaran kolektif bersama. Mahasiswa bisa menjadi bagian dalam sosialisasi maupun monitoring,” ujar Amsakar.
Menurutnya, regulasi daerah yang melarang pembuangan sampah sembarangan sudah ada, tinggal diperkuat. “Kalau mau memberlakukan perda, ayo kita mainkan itu. Saya hanya tidak ingin ada konsekuensi pembiayaan yang memberatkan masyarakat,” katanya.
Amsakar kemudian memaparkan program konkret yang sudah dijalankan. Sejak awal menjabat, ia menambah satu unit bulldozer untuk memperkuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kini menampung 7,5 juta ton sampah. Pemko juga mendatangkan 14 mobil angkut, 90 bin kontainer, dan membentuk tiga UPT pengelolaan sampah yang membawahi masing-masing tiga kecamatan.
Pada 2026, pemerintah berencana menambah 133 bin kontainer baru dan 40 unit kendaraan pengangkut. Tiga mesin pembakar sampah (incinerator) juga akan ditempatkan di sejumlah titik agar sampah yang tidak terangkut bisa segera diolah.
“Dengan upaya ini, kami ingin memastikan persoalan sampah bisa ditangani berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak lingkungan di masa depan,” kata Amsakar.
Baca Juga: Amsakar Tunda Lelang Jabatan Sekda Batam, Tunggu Setelah Agustusan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
