BATAM (gokepri.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah di Kepulauan Riau untuk mengatur program dan anggaran dalam pengendalian inflasi.
Ia menjelaskan, perkembangan ekonomi di Kepri sempat turun mencapai 3,80 persen pada tahun 2020-2022. Tito tak ingin Kepri jatuh ke dalam jurang inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Meski begitu, di tahun 2023 inflasi di Kepri cukup terkendali dengan persentase 4.09 persen. Angka ini kata dia, cukup positif di bawah nasional dengan 4.33 persen.
Baca Juga: Strategi Pengendalian Inflasi, Kepri Salurkan 10.000 Bibit Cabai
“Kami tekankan kepada kepala daerah agar lebih memperhatikan daerahnya,” kata Tito saat Rapat Koordinasi di Harborbay Batam Jumat 19 Mei 2023.
Tito memaparkan, rata-rata realisasi belanja pemerintah daerah Kepri mencapai 107,09 persen begitu pula persentase pendapatan.
Hal ini meurupakan yang tertinggi kedua setelah Provinsi Lampung 100.68 persen. Realisasinya keduanya diatas rata-rata realisasi 90 persen.
“Ini tentu baik buat Kepri, APBD kita ini adalah belanja yang utama agar beredar di masyarakat suapaya daya beli masyarat meningkat,” kata dia.
Mendagri juga mengapresiasi, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam meningkat sampai 51,56 persen atau sekitar 1.668 miliar lebih tinggi dari tujuh kabupaten kota lainnya di Kepri dan lebih tinggi dari jumlah transfer pusat.
“Karena di Batam swastanya hidup. Kalau bisa daerah lain juga hidupkan swastanya jangan terlalu bergantung dengan transfer pemerintah pusat, habisnya hanya untuk belanja pegawai,” kata dia.
Ia menekankan, agar kepala daerah tak bosan-bosan berupaya mengendalikan inflasi seperti halnya penanganan Covid-19. Ia meminta tiap daerah di Kepri lebih terbuka untuk investasi agar pendapatan daerah bisa bertambah.
“Daerah lain harus beri kemudahan untuk investasi jangan terpaku transfer dari pusat, kalau tidak, lambat pertumbuhan ekonomi tiap daerah itu,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
