Langkah Ansar Tekan Penyebaran Covid-19 di Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad melaunching Penegakan Protokol Kesehatan di tempat umum dan di pelabuhan laut serta Pelaku Moda Transportasi Laut di Kepri di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Kamis (1/4/2021).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad melaunching Penegakan Protokol Kesehatan di tempat umum dan di pelabuhan laut serta Pelaku Moda Transportasi Laut di Kepri di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Kamis (1/4/2021).

Batam (gokepri.com) – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat mencatat terjadinya kenaikan kasus aktif di Kepri, tertinggi di Indonesia, mencapai 271,08 persen dalam kurun waktu 11 April sampai 9 Mei 2021. Berbagai langkah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk menekan penyebaran Covid-19 pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Kebijakan peniadaan perjalanan orang hingga pembatasan kegiatan masyarakat, efektif menurunkan kasus aktif Covid-19.

Peniadaan perjalanan orang itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kepri Nomor: 462/SET-STC19/V/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 460/SET-STC19/V/2021. Edaran tersebut meniadakan perjalanan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri, lintas provinsi, serta lintas negara pada 6 sampai 17 Mei 2021.

“Kondisi tidak memungkinkan untuk mudik lokal karena penularan Covid-19 dalam sebulan terakhir, tinggi. Tentu pemerintah harus mengambil langkah-langkah preventif agar masyarakat tidak tertular Covid-19,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai rapat koordinasi dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepri di Tanjungpinang, Selasa (4/5/2021).

Hanya saja, peniadaan perjalanan ini dikecualikan bagi orang dengan keperluan mendesak untuk kepentingan bekerja atau perjalanan dinas. Kemudian kepentingan pengobatan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ibu hamil dengan seorang pendamping, serta kepentingan persalinan maksimal dua orang. Selanjutnya untuk keperluan bisnis di wilayah kepri, wilayah aglomerasi darat meliputi Tanjungpinang dan Bintan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, pengecualian juga mengacu Surat Edaran Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. Serta memperhatikan kriteria dan ketentuan/persyaratan perjalanan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tujuan perjalanan.

“Kunjungan duka anggota keluarga meninggal dan kunjungan keluarga sakit, harus menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari kepala desa/lurah/ketua RT/RW. Bagi masyarakat untuk keperluan pengobatan, ibu hamil, dan kepentingan persalinan, menunjukkan surat rujukan dokter dari fasilitas kesehatan,” kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kepri, Tengku Said Arif Fadillah.

Guna memastikan penerapan edaran, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota bersama TNI/Polri dan instansi terkait disiagakan di pintu masuk atau kedatangan, meliputi bandara, pelabuhan, dan terminal. Tugasnya memeriksa dokumen Surat Izin Perjalanan dan Surat Keterangan Negatif Covid-19 melalui tes RT-PCR/Rapid Test Antigen/GeNose C-19.

Gubernur Ansar meminta Bupati/Walikota untuk melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan Surat Edaran tersebut. Kemudian melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko Pengamanan Terpadu pada Pelabuhan Laut, Bandara, serta Terminal dan mendorong Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan upaya pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan pada aktivitas masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Ansar juga menerbitkan surat edaran yang ditujukan ke Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepri. Surat edaran bernomor 457/SET-SETC19/V/2021 tersebut dikeluarkan tanggal 2 Mei 2021 dan berisi tentang pembatasan kegiatan masyarakat selama Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Surat edaran ini merupakan salah satu langkah bagaimana kita bersama-sama menekan penyebaran Covid 19 di Kepulauan Riau,” jelas Ansar.

Beberapa hal yang ditekankan dalam surat edaran tersebut, pertama, tentang penyelenggaraan ibadah selama Ramadhan di masjid atau musala dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kedua, pelaksanaan disinfeksi secara berkala pada ruangan masjid atau musala serta penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun (CPTS) dengan air mengalir atau handsanitizer.

“Kita juga minta para jamaah masjid dan mushola menggunakan masker secara benar dan sebisa mungkin menghindari kontak fisik antar jemaah, seperti bersalaman, berpelukan, dan lain-lain,” kata Ansar.

Gubernur juga meminta ada pengaturan jaga jarak (physical distancing) minimal 1 meter antar perorangan dalam pelaksanaan ibadah serta pembatasan keterisian kapasitas masjid atau musala maksimal 50 persen. Kemudian mengimbau jemaah untuk membawa perlengkapan ibadah masing-masing dan membatasi durasi pelaksanaan rangkaian ibadah berjamaah di masjid atau musala.

Untuk lebih menekan penyebaran Covid 19, dalam surat edaran itu Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sahur dan buka puasa bersama keluarga inti di rumah masing-masing. Melakukan pembatasan aktivitas masyarakat di tempat dan fasilitas umum pada malam hari, maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB. Meniadakan pelaksanaan takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 Hijriah.

“Tidak kalah penting, penyelenggaran open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, khususnya bagi pejabat dan aparatur pemerintahan atau ASN kita minta ditiadakan. Demi kebaikan bersama untuk sementara masyarakat tidak melaksanakan kunjungan silaturahmi tatap muka. Ini penting agar persoalan Covid 19 secepatnya bisa kita atasi,” tegasnya.

Kasus Aktif Melandai

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat mencatat, berdasarkan jumlah kasus aktif, Kepri menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi di Indonesia. Dalam kurun waktu sebulan terakhir (11 April sampai 9 Mei 2021), kenaikan kasus aktif di Kepri mencapai 271,08 persen. Dari awalnya 446 kasus pada 11 April melonjak menjadi 1.655 kasus pada 9 Mei.

Bahkan dalam sebulan terakhir (11 April sampai 9 Mei 2021), tren kenaikan keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di Kepri 26,85 persen, mencapai 64,63 persen. Kondisi ini menempatkan Kepri sebagai Provinsi dengan tren kenaikan BOR tertinggi ketiga setelah Riau dan Sumatera Selatan.

Dengan penerapan kebijakan peniadaan perjalan dan pembatasan kegiatan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri, kasus aktif di Kepri berangsur melandai. Data Satgas Penanganan Covid-19 Kepri pada 11 Mei tercatat jumlah kasus aktif turun menjadi 1.613 kasus. Kemudian pada hari pertama Idul Fitri atau 13 Mei, jumlah kasus aktif turun lagi menjadi 1.540 kasus.

Penyusutan kasus aktif juga terjadi di dan kabupaten/kota di Kepri. Salah satunya terjadi di Kota Batam, daerah penyumbang tertinggi kasus positif Covid-19 di Kepri.

Data Satgas Penanganan Covid-19 Batam pada 30 April 2021, misalnya, mencatat penambahan kasus aktif sebanyak 83 kasus. Kemudian pada 3 Mei terjadi penambahan 76 kasus aktif, 4 Mei bertambah 50 kasus aktif, dan 5 Mei bertambah 72 kasus aktif.

Setelah itu, kasus aktif cenderung menurun. Pada 11 Mei jumlah kasus aktif hanya bertambah 24 kasus. Kemudian hari pertama Idul Fitri atau 13 Mei, penambahan kasus aktif hanya 18 kasus dan pada hari kedua Idul Fitri atau 14 Mei bertambah 20 kasus aktif.

Sementara pasien terkonfirmasi yang sedang dirawat dari sebelumnya sebanyak 700 orang pada 30 April, kini tinggal 608 orang per 14 Mei. Sebagian besar pasien terkonfirmasi Covid-19 ini menjalani isolasi mandiri, yaitu sebanyak 346 orang. Kemudian 50 pasien menjalani perawatan di RS Awal Bros, 49 pasien di RS Elisabeth Batam Kota, 36 pasien di RSUD Embung Fatimah, dan perawatan di sejumlah rumah sakit lainnya. (zak)

BAGIKAN